Asosiasi Pekerja Kritik Data Desil: Jangan Sampai Warga Miskin Kalah oleh Angka

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mempertanyakan akurasi sistem desil yang saat ini digunakan pemerintah untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat banyak menerima keluhan dari para pekerja terkait sistem tersebut yang dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 

“Kami menerima berbagai keluhan dari masyarakat dan pekerja bahwa kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan. Penghasilan tetap, pekerjaan tetap, jumlah tanggungan tetap, bahkan beban hidup semakin berat, tetapi posisi desil mereka justru berubah atau naik,” kata Mirah dalam keterangannya, Senin (24/8).

Asosiasi ini mengkhawatirkan tidak akuratnya pengklasifikasian desil tersebut berdampak pada daftar penerimaan bantuan sosial (bansos). “Jangan sampai rakyat miskin kalah oleh angka dan kalah oleh sistem,” katanya. 

Mirah pun mempertanyakan akurasi dari pengklasifikasian desil yang dianggap tidak menggambarkan kondisi faktual masyarakat. Seorang buruh yang gajinya tetap, harus menghadapi kenaikan biaya kontrakan, transportasi, makanan, pendidikan anak, kesehatan, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Karena itu, kemampuan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga harus dilihat dari berapa besar beban yang harus ditanggung untuk mempertahankan kehidupan keluarganya,” kata dia.

ASPIRASI juga mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem penetapan desil yang saat ini digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima bansos. Mereka mengusulkan agar penetapan masyarakat berdasarkan desil dihentikan dan diganti dengan sistem penyajian data yang lebih transparan, objektif, terukur, dan menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.

“Jangan sampai masyarakat hanya diberi label Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan seterusnya, sementara label tersebut tidak mampu menggambarkan kesulitan hidup yang sebenarnya mereka alami,” kata Mirah.

Serikat pekerja ini pun melayangkan tujuh desakan kepada pemerintah, yakni:

1. Menghentikan penggunaan penetapan desil sebagai pendekatan utama dalam menentukan kemampuan ekonomi masyarakat dan melakukan evaluasi total terhadap sistem tersebut.
2. Mengganti pendekatan desil dengan penyajian data sosial-ekonomi yang lebih transparan dan menunjukkan kondisi nyata masyarakat, termasuk pendapatan, jumlah tanggungan, pengeluaran, biaya hidup, kondisi pekerjaan, dan kebutuhan dasar keluarga.
3. Membuka mekanisme usul, sanggah, dan koreksi data yang mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses masyarakat.
4. Melakukan verifikasi lapangan terhadap masyarakat yang kehilangan bansos tetapi secara faktual masih berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
5. Melakukan audit terhadap kasus exclusion error agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan perlindungan sosial.
6. Melibatkan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil dalam proses evaluasi dan pemutakhiran data, khususnya di kawasan industri dengan konsentrasi pekerja yang tinggi.
7. Memastikan bahwa pemutakhiran data tidak berubah menjadi instrumen untuk mengurangi jumlah penerima bantuan sosial, melainkan benar-benar digunakan untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang membutuhkan.