Pembatasan Pertalite Tunggu Revisi Desil, Purbaya Gelontorkan Rp 7 T untuk BPS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilaksanakan menunggu perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Perbaikan DTSEN ini dilakukan lantaran banyaknya ketidaksesuaian di lapangan mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat yang dipotret melalui desil. 

Desil adalah suatu sistem pengelompokan penduduk atau keluarga ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi desil dari skala 1-10 itu, maka masyarakat kelompok tersebut semakin sejahtera.

Sebelumnya pemerintah mencanangkan penmbatasan pembelian BBM bersubsidi, yang direncananakan akan menggunakan desil, yang mana desil 9-10 akan terdampak nantinya. Namun di sisi lain, terdapat permasalahan dalam desil, di mana masyarakat banyak yang masuk ke dalam kategori desil 9-10 namun kondisinya tidak susuai dengan sebagaimana adanya. 

Purbaya pun menuturkan, penerapan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini akan menunggu perbaikan DTSEN rampung. 

“Nanti kami lihat dinamika ekonominya dan masyarakat, ya. Tapi kami semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kami jalankan,” kata Purbaya kepada wartawai di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/8). 

Anggaran BPS

Purbaya pun mengaku telah menggelontorkan banyak anggaran untuk Badan Pusat Statistik (BPS), yang salah satunya untuk memperbaiki DTSEN tersebut. Karena itu, ia optimistis, kekeliruan data telah diperbaiki. 

“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah Rp 7 triliun lebih sedikit, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk BPS,” kata dia. 

Menurut dia, BPS meminta penambahan anggaran kepada Kemenkeu pada awal 2026 dan telah dipenuhi. 

"Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan (2027) seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata dia.  

Adapun, ketidaksesuaian pengelompokkan desil masyarakat akan berdampak dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Teranyar, pemerintah berencana membatasi desil 9-10 untuk membeli BBM jenis Pertalite.  Sejumlah keluhan sebelumnya muncul mengenai ketidaksesuaian desil dengan kodisi ekonomi masyarakat ini belakangan muncul di media sosial. Tukang becak hingga pedagang pentol disebut masuk ke dalam desil 9-10 atau dua teratas.