Purbaya Kritik Kebijakan 10 Tahun Era Jokowi: Kurang Dorong Sektor Swasta

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan fiskal dan moneter selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang mendukung pertumbuhan sektor swasta. Hal itu tercermin dari pertumbuhan uang primer dan kredit yang relatif rendah.

Purbaya membandingkan kondisi tersebut dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pertumbuhan base money atau uang primer (M0) pada era SBY rata-rata mencapai 18% per tahun, dengan ratarata kredit tumbuh sekitar 22%.

Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan M0 hanya sekitar 7% dan pertumbuhan kredit berada di kisaran 5%-7%.

“Kalau hitungan kami waktu zaman Pak SBY itu base money itu tumbuhnya rata-rata 18% lah, kredit tumbuhnya 22% selama 10 tahun rata-rata. Waktu zamannya Pak Jokowi M0 tumbuhnya sekitar 7% kredit juga 5 sampai 7%,” kata Purbaya dalam acara ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’, di Jakarta, Kamis (3/9).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menilai, kondisi tersebut membuat pertumbuhan sektor swasta atau sektor non-pemerintah berjalan lambat.

“Jadi, pada zaman 10 tahun terakhir itu boleh dibilang private sector atau non-government sector tumbuhnya amat lambat atau kebijakan fiskal dan moneter tidak mendukung sektor di luar pemerintahan,” katanya.

Menurut Purbaya, pemerintah kini berupaya mengubah arah kebijakan agar lebih mendukung sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya menjelaskan, pemerintah dapat memindahkan sebagian dana dari Bank Indonesia ke perbankan dengan tingkat bunga yang sama dengan imbal hasil apabila dana tersebut tetap ditempatkan di BI. 

Dengan demikian, ia menilai kebijakan tersebut tidak menambah beban biaya bagi pemerintah, tetapi dapat menambah likuiditas di sistem keuangan.

“Kami pakai yang disebut creative innovative financing atau innovative fiscal policy. Yang saya pindahkan uang dari SAL dari BI ke bank itu dengan bunga yang sama. Jadi untuk saya, cost-nya zero tapi uang yang di bank menggerakkan ekonomi,” kata Purbaya.

Dia berharap, peningkatan pasokan uang di sistem keuangan dapat menekan suku bunga dan mendorong aktivitas ekonomi.

Purbaya menyebut, penggunaan SAL bukanlah tujuan akhir kebijakan tersebut. Menurutnya, tujuan utama pemerintah adalah memastikan likuiditas di sektor keuangan cukup sehingga perekonomian dapat tumbuh mendekati potensinya.

“Sekarang kami ubah ke sana. Salah satu instrumen yang saya pakai SAL. Jadi SAL itu bukan tujuan akhir, tujuan akhir adalah memastikan likuiditas cukup dan sistem perekonomian bisa tumbuh mendekati potensialnya,” katanya.

Purbaya juga mengatakan, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam mengendalikan likuiditas. Menurutnya, kerja sama fiskal dan moneter yang lebih erat diperlukan agar pertumbuhan sektor non-pemerintah dapat meningkat.

Bendahara negara menilai, dorongan terhadap sektor swasta penting karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja formal dan memperkuat kembali kelas menengah.

Di sisi lain, Purbaya mengatakan, pertumbuhan ekonomi perlu didorong hingga di atas 6%-6,5%, lantaran disebut dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal dan membantu membalikkan tren deindustrialisasi.

“Kita tuh bisa menciptakan lapangan kerja formal yang berkesinambungan kalau tumbuhnya di atas 6 di atas 6,5 lah kira-kira itu,” kata Purbaya.