Dividen Rp 120 T Batal Disetor ke Kas Negara, Bos Danantara Sebut Purbaya Keliru

Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut pemerintah akan menarik keuntungan dari Danantara mencapai Rp 120 triliun untuk disetorkan ke kas negara. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut Purbaya keliru terkait rencana tersebut. 

“Seharusnya memang gak ada rencana itu, ya,” kara Dony kepada wartawan di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10). 

Dony menjelaskan, Danantara memiliki peran yang serupa dengan APBN, yakni sebagai mesin penggeran ekonomi. Dividen Danantara pada dasarnya diinvestasikan kembali melalui Danantara Asset Management serta Danantara Investment Management. Karena itu, menurut dia, penarikan keuntungan dari Danantara untuk kas APBN yang sempat disampaikan Purbaya sebenarnya keliru. 

“Ya, kan sudah dikoreksi sama Pak menteri Keuangan yang baru (Suahasil Nazara),” kata dia. 

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak menggunakan dividen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 serta 2027. 

“Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen danantara. Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen danantara di situ, tidak tercatat,” kata Suahasil kepada wartawan di hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10). 

Bendahara negara menilai, kontribusi Danantara tidak hanya diukur dengan suntikan dividen. Kontribusi Danantara dapat berupa proyek yang dikerjakan dan berdampak bagi masyarakat luas. 

“Yang paling penting adalah pekerjaan danantara, apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia,” kata dia. 

Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria sebelumnya mengatakan, belum ada rencana untuk menyetorkan dividen ke kas negara. Danantara masih berencana menggunakan sumber daya yang dikelola untuk membiayai berbagai proyek investasi, termasuk proyek hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. 

"Sampai sejauh ini belum ada ya, saya rasa enggak. Danantara mau membangun banyak proyek hilirisasi dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Dony di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (30/9). 

Kepala Danantara Rosan Roeslani sebelumnya berencana membahas kembali skema pengelolaan dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan. Rencana pembahasan ini menyusul pelantikan Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan (menkeu) yang baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Wacana setoran dividen Danantara ini sebelumnya diungkapkan di era Purbaya, namun realisasinya belum terlaksana. 

Rosan yang juga menjabat menteri investasi dan hilirisasi itu pun belum dapat memastikan apakah sebagian dividen Danantara memang akan disetorkan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan ke kas negara. Dia menyampaikan, pembahasan dengan Kemenkeu akan berlangsung pada pertengahan September 2026. 

“Nanti kami akan bicara semua dengan Kementerian Keuangan, dengan Menkeu (Suahasil) pada minggu ini saya kira,” kata Rosan seusai menghadiri pelantikan Suahasil di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (14/9). 

Adapun pemerintah sebelumnya berencana untuk menarik Rp 120 triliun yang berasal dari keuntungan Danantara ke kas negara. Keterangan ini disampaikan mantan Menkeu Purbaya dalam acara ‘Sarasehan 100 Ekonom Indonesia’ di Jakarta, pada 3 September. 

“Kami akan masukan ke PNBP (pendapatan negara bukan pajak) walaupun mereka (Danantara) masih protes, tapi perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sebagian keuntungan Danantara dijadikan cadangan anggaran pemerintah. Jadi kita aman, ruang fiskal tetap terjaga,” kata Purbaya saat itu. 

Purbaya pada waktu itu juga mengatakan, penyerahan sebagian keuntungan Danantara itu merupakan keputusan Presiden Prabowo. Namun, ia belum mengetahui detail keuntungan yang menjadi sumber setoran dana itu. 

“Dari keuntungan (Danantara). Saya enggak tahu, yang janji kan Pak Rosan ke Bapak Presiden. Saya terima aja, kan enak,” ujar Purbaya.  

Menurut mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, tambahan penerimaan tersebut juga dapat menjadi cadangan pemerintah untuk membiayai kebutuhan yang tidak terduga.