Foto: Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM
Pemerintah mengumumkan menambah anggaran untuk bantuan sosial sebesar Rp 24,17 triliun yang disebut sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar, makin dekat. Meskipun belum ada keterangan pemerintah mengenai rencana tersebut.
"Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM, jadi dalam hal ini masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Senin (29/8).
Adapun tambahan anggaran tersebut akan dicairkan dalam tiga jenis bantuan sosial. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM, diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.
Hal tersebut menyulut sebagian masyarakat yang terdiri dari Koalisi Ojek Online Nusantara (KON) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM.
Sebelumnya PB HMI telah menginstruksikan jajaran kader dan pengurus HMI cabang serta komisariat untuk menggelar demo serentak di seluruh Indonesia dalam rangka menolak rencana tersebut.
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah pengemudi layanan ojek daring berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut adanya payung hukum, legalitas profesi ojek daring, perubahan potongan komisi pendapatan mitra dan revisi perjanjian kemitraan, serta menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan konvoi saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (29/8). Aksi demo itu untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah pengemudi layanan ojek daring berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut adanya payung hukum, legalitas profesi ojek daring, perubahan potongan komisi pendapatan mitra dan revisi perjanjian kemitraan, serta menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah pengemudi layanan ojek daring berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut adanya payung hukum, legalitas profesi ojek daring, perubahan potongan komisi pendapatan mitra dan revisi perjanjian kemitraan, serta menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah pengemudi layanan ojek daring berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut adanya payung hukum, legalitas profesi ojek daring, perubahan potongan komisi pendapatan mitra dan revisi perjanjian kemitraan, serta menolak keras kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan konvoi saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (29/8). Aksi demo itu untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (29/8). Aksi demo itu untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (29/8). Aksi demo itu untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (29/8). Aksi demo itu untuk menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
