Pertamina Siap Produksi B100, Tapi Minta DMO Kelapa Sawit

Selain DMO kelapa sawit, Pertamina juga meminta insentif pajak untuk memproduksi B100.
Image title
29 Januari 2020, 20:00
pertamina, biodiesel, b100, kelapa sawit, dmo
Arief Kamaludin | Katadata
Ilustrasi. Pertamina siap untuk memproduksi B100 namun butuh dukungan DMO industri kelapa sawit dan perpajakan.

Pertamina menyatakan siap untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan, Biodiesel 100 atau B100 dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Namun agar harga B100 kompetitif, perusahaan migas pelat merah ini meminta dukungan kewajiban pasokan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) CPO.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, pihaknya meminta agar pemerintah dapat membuat aturan DMO seperti halnya DMO batu bara untuk PLN (Persero). Hal ini guna menjaga keberlangsungan ketersediaan pasokan CPO dengan harga jual yang lebih murah dari harga ekspor.

"Keberlangsungan dari green diesel dan green gasoline perlu support DMO palm oil. Baik volume maupun harga. Seperti halnya PLN bangun 35 ribu MW yang butuh suplai batu bara besar dengan volume dan ada harga batas bawah dan batas atas," kata Nicke di Gedung Komisi VII DPR RI, Rabu (29/1).

Lebih lanjut, Nicke menjelaskan adanya mandatori biodiesel juga telah mampu memangkas impor solar Pertamina. Mulai Maret tahun lalu, Pertamina tidak lagi mengimpor solar dengan turunnya konsumsi solar lantaran kebijakan B20.

Advertisement

(Baca: PLN Sebut Penggunaan B100 Dapat Merusak Mesin Pembangkit Listrik)

Menurut Nicke dengan mandatori B20 negara dapat melakukan penghematan sebesar Rp 43,8 triliun pada tahun lalu dan diproyeksi meningkat menjadi Rp 63,4 triliun pada tahun ini. Selain itu mandatori B20 juga berdampak bagi keberlangsungan aspek lingkungan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 9,91 juta ton di tahun lalu.

“Bagi pertamina ini penurunan impor dari volume dan angka. Dari volume, impor turun drastis dari 15,2 juta barel di 2018 menjadi 820 ribu barel di 2019, nilainya dari US$ 1,4 miliar menjadi US$ 54 juta. Ini beri kontribusi terhadap current account deficit,” ujar Nicke.

Selain itu, untuk mendukung berjalannya program B100, Pertamina juga meminta dukungan terkait perpajakan. Alasannya, proses produksi biodiesel tidak sepenuhnya dilakukan di kilang. Nicke menyebutkan, pajak dikenakan ketika minyak sawit diolah menjadi FAME, dan juga ketika FAME lanjut diolah kembali.

"Kalau nanti B100 tidak akan lagi kena pajak-pajak karena semua (proses) di kilang. Tapi kalau masih di luar kilang, masih kena pajak-pajak, jadi butuh support," kata Nicke.

(Baca: Luhut Proyeksikan Program Biodiesel Hanya B50, Tak Sampai Target B100)

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait