Dorong Reformasi Sektor Asuransi, Jokowi: Bukan Karena Kasus Jiwasraya

Jokowi ingin lembaga keuangan non bank di sektor asuransi dan dana pensiun bisa seperti sektor perbankan yang lebih stabil setelah direformasi.
Dimas Jarot Bayu
16 Januari 2020, 14:36
reformasi lembaga keuangan non bank, sektor asuransi, jokowi, otoritas jasa keuangan, asuransi jiwasraya
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (tengah), dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri). Presiden mendorong OJK mereformasi LKNB, namun menegaskan reformasi bukan karena mencuatnya kasus Jiwasraya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mereformasi lembaga keuangan non bank (LKNB), khususnya pada sektor asuransi dan dana pensiun. Menurut Jokowi, hal itu penting untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap LKNB.

"Jangan sampai ada distrust, sehingga menganggu ekonomi kita secara umum. Saya dukung sekali Ketua OJK (Wimboh Santoso) melakukan reform secepatnya," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1).

Menurut Jokowi, reformasi LKNB dapat dilakukan di sisi pengaturan, pengawasan, dan permodalan. Dengan reformasi tersebut, maka laporan dan manajemen risiko LKNB akan lebih prudensial dan transparan.

(Baca: OJK Catat Kredit Perbankan pada 2019 Melambat jadi Hanya 6%)

Advertisement

Reformasi tersebut, kata Jokowi, dapat mencontoh apa yang dilakukan kepada sektor perbankan pada 2000-2005 lalu. Reformasi di sektor perbankan pun telah membuat stabilitas keuangan membaik. "Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reformasi," kata Jokowi.

Saat disinggung apakah reformasi LKNB berkaitan dengan kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya, Jokowi membantahnya. Menurutnya, reformasi LKNB memang diperlukan terlepas adanya kasus di BUMN Asuransi tersebut.

"Kebetulan pas ada peristiwa Jiwasraya, tapi bukan karena itu. Memang memerlukan (reformasi LKNB) itu," kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua OJK Wimboh Santoso meminta dukungan dari pemerintah dalam upaya reformasi LKNB. Dia juga meminta seluruh direksi LKNB untuk mengkaji kembali secara detil apa-apa saja yang telah mereka lakukan.

Jika dari kajian tersebut ditemukan persoalan, Wimboh meminta mereka untuk segera mengambil tindakan korektif dan menginformasikannya ke OJK. "Kami akan pro aktif dengan pengawasan ketat berkaitan risiko yang jadi perhatian kami," kata Wimboh.

(Baca: Jokowi Beri Dua Jempol Jika DPR Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait