Pengadaan Alutsista Sekadar Serap Anggaran, Jokowi: Setop Seperti Itu!

Presiden ingin pengadaan alutsista harus berdasarkan kerjasama strategis dengan negara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi persenjataan.
Dimas Jarot Bayu
22 November 2019, 15:15
jokowi, pengadaan alutsista,
ANTARA FOTO/Aji Styawan
Ilustrasi. Pameran alutsista yang menyuguhkan helikopter jenis AH-64E Apache buatan Amerika Serikat. Jokowi ingin pengadaan alutsista berorientasi kerja sama dengan negara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi persenjataan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengadaan alat utama sistem persenjatan (alutsista) dalam negeri tak lagi berorientasi terhadap penyerapan anggaran negara sebanyak-banyaknya.

“Apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah setop yang seperti itu,” kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).

Jokowi ingin pengadaan alutsista harus memiliki orientasi kerja sama strategis dengan negara-negara lain. Sehingga, proses alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, muncul peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa lewat pengadaan alutsista serta program kerja sama dengan negara-negara lain. “Sehingga kita memiliki kemampuan memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan,” kata Jokowi.

Advertisement

(Baca: Bertemu Dubes Jepang, Mahfud MD Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan )

Presiden juga meminta agar kebijakan pengadaan alutsista benar-benar mengkalkulasi dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah sangat cepat. Sebab, alutsista tersebut akan memengaruhi corak peperangan yang ada di masa mendatang.

"Jangan sampai pengadaan alutsista dalam negeri menggunakan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta adanya peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pengembangan dan penguatan  industri pertahanan dalam negeri. Lewat peta jalan tersebut, pengembangan industri pertahanan di Indonesia harus terjadi dari hulu sampai ke hilir.

Pengembangan industri pertahanan juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. “Sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri,” kata Jokowi.

(Baca: Wakil Menhan akan Tambah Anggaran untuk Kembangkan Industri Pertahanan)

Dalam Rapat Terbatas itu, hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kemudian juga hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis dan lainnya.

(Baca: Dua Sukhoi Barter dari Rusia Akan Tiba Saat Ulang Tahun TNI 2019)

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait