Dorong Independensi, Pengamat Usul Perbaikan Data Pangan Dilakukan BPS
Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menilai perbaikan data pangan semestinya dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Badan Pengelola Statistik (BPS). Menurutnya, lembaga tersebut tidak memiliki kepentingan sektoral seperti anggaran hingga kinerja menteri.
Sebagaimana diketahui, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan untuk membenahi data pangan selama 100 hari kerja. Data tersebut meliputi komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan.
"Pengolahan data serahkan saja ke BPS. Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi dan perbaikan kesejahteraan petani," kata Dwi kepada Katadata.co.id, Senin (28/10).
Ia menilai, perbaikan data oleh BPS dapat dilakukan dengan lembaga independen lainnya, misalnya Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sementara, kementerian yang ingin membantu diharapkan tidak memiliki andil yang besar.
(Baca: Dituding Amran Tak Akurat, Ini Penjelasan BPS soal Data Produksi Beras)
Menurutnya, tidak mudah untuk melakukan perbaikan data pangan dalam 100 hari. Persiapan data beras saja membutuhkan waktu selama dua tahun. Sedangkan, data jagung baru dipersiapkan pada tahun ini.
Penyerahan tugas kepada BPS tersebut harus didukung dengan biaya yang memadai. Sebab, pengumpulan data pangan membutuhkan biaya yang besar.
Dengan demikian, Dwi berharap data yang diihasilkan memiliki ketepatan dengan kondisi lapangan. Dampaknya, kebijakan pangan yang diambil tidak akan meleset.
