Kebebasan Berekspresi Disebut Mundur, Moeldoko: Demi Stabilitas
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko merespon tuduhan yang menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatasi kebebasan berekspresi. Menurutnya, kebebasan berekspresi dan stabilitas keamanan negara perlu dijaga keseimbangannya agar tidak mengganggu kehidupan bernegara.
"Sekali lagi bahwa pemerintah mengelola stabilitas keamanan dan demokrasi. Tuntutan demokrasi begitu luar biasa, apalagi dengan munculnya media informasi yang luar biasa juga pertumbuhannya," kata Moeldoko di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10).
Ia menambahkan, pengelolaan stabilitas keamanan dan kebebasan berekspresi begitu sulit dilakukan. Penataan demokrasi agar dapat berjalan dengan baik memerlukan aturan-aturan. Apabila pemerintah salah dalam memberikan porsi akan menimbulkan berbagai risiko.
(Baca: Belum dapat Tawaran Menteri, Moeldoko Ingin Liburan ke Kampung Halaman)
Risiko-risiko tersebut terkadang tidak diperhatikan oleh sebagian masyarakat sehingga masyarakat menilai pemerintahan era Jokowi membendung kebebasan berekspresi yang telah diatur dalam undang-undang. Moeldoko menilai, pemerintah telah mengetahui situasi yang sebenarnya dan dapat menentukan sikap terbaik untuk menjaga stabilitas kemanan negara.
"Ketika kita tegakan stabilitas keamanan semuanya teriak, pemerintah tidak reformis dan seterusnya. Tapi kalau kita abai terhadap demokrasi maka kecenderungannya akan anarkis," ujarnya.
Sebelumnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat kian menurun sejak awal kepemimpinan Jokowi pada 2014 silam. Elsam mengutip situs freedomhouse.org, Elsam menyatakan indeks kebebasan berpendapat Indonesia hampir lima tahun sudah tidak lagi dalam level bebas.
