Walhi Kritik Program Pemerintah Buka Sejuta Hektare Sawah di Papua

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik rencana pemerintah membuka satu juta hektar sawah di Papua. Rencana tersebut dinilai sarat kepentingan karena padi tidak cocok ditanam di Bumi Cendrawasih.

"Yang jadi pertanyaan apakah padi yang ditanam merupakan kebutuhan pangan orang Papua. Pasti ini akan melibatkan korporasi, tekanan sosial di Papua ini kan juga karena masalah investasi," ujar Kepala Departemen Penggalangan Sumber Daya Walhi, Oslan Purba saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/9).

Ia menambahkan, banyaknya kasus kelaparan di Papua karena adanya alih fungsi lahan pertanian. Tanah di sana tidak cocok untuk ditanami padi, sehingga masyarakat mengganti padi dengan umbi-umbian dan sagu sebagai makanan pokok sehari-hari.

(Baca: Menteri Amran Targetkan Buka 1 Juta Hektare Lahan Rawa untuk Pertanian)

Selain itu, adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit juga menambah masalah kebutuhan pangan warga Papua. Hal itu juga meningkatkan resko adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dan kekerasan bagi masyarakat. "Kepentingan investasi pasti akan lebih dominan serta dapat meningkatkan kasus-kasus pelanggaran HAM," kata dia.

Untuk menangani masalah tersebut, Walhi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya dialog dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak yang berkompeten dalam menangani permasalah itu. Segala bentuk kekerasan juga harus dihentikan dan harus ada penegakkan hukum.