KPK Telusuri Peran Korporasi dalam Pengembangan Kasus Suap Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus suap izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan bahwa KPK menelusuri peran korporasi dalam pengembangan kasus tersebut, meski sejauh ini masih individu atau perorangan yang menjadi tersangka.

"Tetapi dalam proses penanganan perkara kami sudah melihat bagaimana posisi orang-orang tersebut apakah dia sebagai personifikasi dari korporasi yang menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas resmi dari korporasi atau berjalan sendiri sebagai personal saja," jelasnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Febri, KPK telah mengidentifikasi suap tersebut memang dilakukan untuk keuntungan korporasi yang mendapatkan keuntungan izin proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Apakah korporasinya terlibat atau tidak terlibat saat ini tentu belum bisa kami simpulkan karena baru 11 orang yang diproses tetapi yang pasti pengembangan perkara ini akan terus dilakukan," kata dia.

(Baca: Mantan Presdir Lippo Cikarang Diduga Suap Rp 10 Miliar untuk Meikarta)

Untuk diketahui, perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.