Pembangunan Infrastruktur di Jakarta Dikebut dalam 10 Tahun
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota. Pembangunan infrastruktur terintegrasi di DKI Jakarta yang membutuhkan waktu sekitar 30-40 tahun akan dikebut pengerjaannya dalam waktu 10 tahun sehingga dapat selesai pada 2030.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, infrastruktur yang akan dikebut, antara lain transportasi, air bersih, pengolahan air limbah, serta perumahan. Percepatan pembangunan itu dilakukan agar berbagai masalah yang ada di Jakarta saat ini dapat segera diatasi.
"Pertimbangannya sederhana saja, kami mau masalah dasar sebuah kota seperti Jakarta beres," kata Anies usai menghadiri rapat pembangunan infrastruktur DKI Jakarta bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/3).
Anies menjelaskan, melalui program percepatan ini, ditargetkan pada 2030 mendatang Jakarta akan memiliki jaringan Mass Rapid Transit (MRT) sepanjang 223 kilometer (km) dari saat ini yang hanya sepanjang 16 kilometer. Selain itu, jalur Light Rail Transit (LRT) yang saat ini hanya sepanjang 5,8 km akan ditambah menjadi 431 km. Sedangkan, jalur bus Transjakarta akan diperpanjang mencapai 2.149 km dari saat ini yang hanya sepanjang 431 km.
(Baca: Finalisasi Tarif MRT, Anies: Tinggal Diumumkan)
Begitu pula dengan cakupan infrastruktur air bersih di Jakarta yang saat ini hanya sekitar 60% akan diperluas hingga mencapai 100%. Sehingga pada 2030 seluruh wilayah di DKI Jakarta akan memiliki akses terhadap air bersih. Serta infrastruktur pengelolaan air limbah akan ditingkatkan hingga mencapai 81%. Saat ini infrastruktur pengolahan air limbah hanya mencakup 14% wilayah DKI Jakarta.
