Kementerian BUMN Pelajari Tuntutan Pegawai PT Pos untuk Rombak Direksi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menindaklanjuti tuntutan Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI) yakni mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengganti direksi PT Pos Indonesia (Persero). Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demontrasi yang digelar di sekitar Kantor Kementerian BUMN, Rabu (6/2).
Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media 1B Kementerian BUMN Mahmud mengatakan sudah melaporkan ke atasannya terkait aspirasi SPPI. "Dari pertemuan tadi sudah kami terima, ini sebagai bukti serius dari Kementerian BUMN dalam memperhatikan mereka," kata Mahmud di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2).
Dalam notulen hasil pertemuan kedua pihak, Kementerian BUMN menegaskan aspirasi SPPI akan menjadi perhatian serius dan menjadi pertimbangan dalam proses tindaklanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN. Meski begitu, Kementerian BUMN belum bisa memastikan terkait jangka waktu tindak lanjut yang mereka janjikan tersebut.
Merespons hal tersebut, Ketua Umum SPPI Akhmad Qomarudin mengatakan akan terus mengawal proses tindaklanjut Kementerian BUMN itu. Dia berharap tuntutan mereka dapat diproses sehingga mereka memiliki pemimpin yang bida melakukan tata kelola perusahaan dengan baik.
(Baca: Pos Indonesia Klaim Sudah Lunasi Pembayaran Gaji yang Terlambat)
Menurutnya, perusahaan sebesar Pos Indonesia harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa antar. Salah satunya dengan pemimpin yang dapat memilah layanan pos universal (LPU) yang bersubsidi dengan layanan komersial agar bisa bersaing.
