Pemerintah Bantah Memanipulasi Data Corona, Jubir: Tak Ada Untungnya
Pemerintah menegaskan tak memiliki niat atau kepentingan untuk memanipulasi data terkait penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Apalagi pemerintah tak mendapatkan keuntungan dengan memanipulasi data tersebut.
"Justru sebaliknya akan merugikan dan mengacaukan kerja keras yang selama ini kita bangun bersama," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Covid-19, Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (23/4).
Dia mengatakan pemerintah menyusun data corona secara berjenjang dan terstruktur mulai dari tingkat desa, rumah sakit, dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Data tersebut kemudian dihimpun oleh dinas kesehatan provinsi yang menjadi bagian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat provinsi.
Setelah itu, data dikumpulkan kembali oleh Kementerian Kesehatan yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional. "Kami akan terus lakukan evaluasi dan perbaiki sistem pendataan ini," kata Yurianto.
(Baca: Data Kemenkes: Mayoritas Pasien Corona RI Berada di Usia Produktif)
Dia menjelaskan bahwa data kasus positif corona di Indonesia didasari atas hasil pemeriksaan antigen melalui metode polymerase chain reaction (PCR). Menurut Yurianto, data kasus positif corona tak diambil dari hasil pemeriksaan antibodi melalui rapid test.
Sementara itu terkait data jumlah kasus kematian corona, data yang dihimpun hanyalah pasien meninggal dunia yang telah dipastikan positif melalui tes PCR. Sementara orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia belum dimasukkan dalam daftar kasus kematian akibat corona jika pemeriksaan PCR belum keluar.
