Apeksi: Stok APD Langka Buat Pemda Terpaksa Beli dari Perantara

Pembelian APD dari broker penuh risiko karena lambatnya pengiriman dan badan hukum yang tidak jelas.
Image title
5 Mei 2020, 16:47
alat pelindung diri, apd, virus corona, covid 19
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.
Ilustrasi dua orang paramedis saling membantu dalam mengenakan pakaian dan alat pelindung diri (APD). Kelangkaan APD di daerah membuat pemerintah daerah membeli APD melalui broker.

Sejumlah daerah mengalami kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas medis dalam menangani pasien virus corona (Covid-19). Untuk mengatasi kelangkaan tersebut pemerintah daerah pun terpaksa membeli dari broker, untuk APD level 3.

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Syarif Fasha mengatakan, pemerintah daerah kesulitan memproduksi APD sehingga kebutuhan tersebut hanya bisa dipenuhi melalui broker. Padahal, pembelian melalui broker tidak ada kejelasan waktu pengiriman. 

"Kami tidak bisa beli lagi dengan distributor resmi, harus melalui broker. Tapi, tidak ada jaminan barang tiba tepat waktu. Janji 10 hari, ternyata sampai tiga minggu kemudian," kata Syarif dalam Katadata Webinar Series: Platform Digital X UMKM Atasi Kelangkaan APD, Selasa (5/5).

Selain durasi pengiriman yang tidak jelas, ada risiko lainnya saat memesan APD melalui perantara atau broker. Syarif mengatakan, broker mensyaratkan pembayaran di muka sebesar 50%.

(Baca: Chandra Asri Pasok Bahan Baku Masker dan Baju Pelindung Diri)

Sementara dana yang digunakan oleh pemda merupakan uang negara. Oleh karena itu penyaluran uang kepada broker harus melalui sejumlah birokrasi, seperti pencantuman badan hukum broker tersebut. "Kami harus tanya badan hukum broker itu. Tapi kalau terlalu banyak bertanya, para broker tersinggung," ujar dia.

Syarif menjelaskan bahwa pembelian APD melalui broker harus dilakukan lantaran sejumlah daerah tidak bisa memproduksi APD secara mandiri karena keterbatasan bahan baku.

Beberapa pemerintah daerah juga melakukan upaya alternatif dengan menggunakan bahan baku yang ada. Sebagai contoh, pembuatan masker yang dilakukan oleh UMKM setempat dengan menggunakan kain katun hingga scuba. Selain itu, pembuatan hazmat dilakukan dengan bahan parasut dan spunbound.

Menurut Syarif, kesulitan bahan baku ini terjadi seiring dengan pembatasan operasional transportasi udara. "Ekspedisi barang juga sulit. Ini menyulitkan kami untuk beli bahan baku," ujarnya.

(Video: Tenaga Medis Kekurangan APD Hingga Kesulitan Tes Covid-19 )

Kesulitan bahan baku ini salah satunya terjadi di Sibolga Sumatera Utara. Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk mengatakan bahwa wilayahnya kesulitan dalam mendapatkan stok masker N95 yang sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Sehingga para UMKM membuat masker dari kain putih yang diisi tisu," kata dia.

Sementara itu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah telah memitigasi masalah bahan baku. Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, hingga asosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sedangkan untuk masalah distribusi, Teteng mengatakan bahwa pihaknya akan menggandeng Kementerian Perdagangan.  "Tentu supply bahan baku sudah dimitigasi. Ini sudah dibahas oleh pemerintah," ujarnya.

Pemerintah pun akan mendorong UMKM hingga industri untuk memproduksi APD. Dia juga mengarahkan agar produksi APD tersebut dapat diekspor ke negara yang membutuhkan. Sementara, ketersediaan APD akan dikoordinasikan dengan asosiasi terkait, seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). "Nanti kami moderasi kalau ada masalah," ujar Teten.

(Baca: Apkasi Sumbang 1.000 APD ke-10 Kabupaten Terdampak Covid-19)

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait