Trump Batalkan Perintah Larangan Maskapai Tiongkok Terbang ke AS
Pemerintahan Donald Trump membatalkan kebijakan larangan penerbangan terjadwal menuju Amerika Serikat (AS) bagi maskapai asal Tiongkok. Larangan ini dicabut setelah pemerintah Tiongkok memperbolehkan maskapai asing untuk kembali terbang ke negaranya.
Meski demikian, AS membatasi penerbangan asal Tiongkok menjadi hanya dua penerbangan terjadwal dalam seminggu atau separuh dari jumlah penerbangan menuju AS yang diizinkan oleh pemerintah Tiongkok.
Departemen Perhubungan AS mengatakan bahwa langkah yang dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Tiongkok, diperlukan oleh kedua belah pihak.
“Untuk memulihkan keseimbangan kompetitif dan kesempatan yang setara bagi maskapai AS dan Tiongkok pada industri penerbangan terjadwal,” tulis pernyataan resmi Departemen Perhubungan AS, seperti dikutip CNBC International, Sabtu (6/6).
(Baca: Trump Larang Pesawat Penumpang Tiongkok Terbang ke AS)
Sebelumnya dua maskapai AS, yakni Delta Air Lines dan United Airlines, telah berusaha untuk kembali terbang ke Tiongkok setelah menghentikan layanannya karena pandemi corona awal tahun ini. Namun, mereka belum mendapatkan persetujuan dari otoritas penerbangan Negeri Panda.
Untuk membalas Tiongkok, pemerintah AS pada Rabu (4/6) menyatakan akan melarang maskapai Tiongkok terbang ke AS mulai pertengahan Juni 2020. Namun hanya selang beberapa jam kemudian pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan akan membolehkan maskapai asing terbang ke negaranya, satu penerbangan sepekan.
Meski demikian, pengamat menilai tantangan bagi awak logistik dan terutama pramugari dalam melakukan pemeriksaan suhu tubuh penumpang, memulai kembali layanan untuk penerbangan yang hanya sekali dalam sepekan, akan menjadi tantangan besar bagi maskapai AS.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah AS untuk terus memastikan kesetaraan dan akses ke Tiongkok,” kata juru bicara Delta Air Lines dalam sebuah pernyataan resmi. Sedangkan juru bicara United Airlines menyatakan bahwa perusahaan tengah mereview kebijakan Departemen Perhubungan.
(Baca: Perang Dagang dengan Tiongkok Panas Lagi, Perusahaan AS Terancam Rugi)
