Insentif Penundaan Dana ASR Terganjal Data dari Kontraktor Migas

SKK Migas menyebut keputusan pemberian insentif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terdampak corona masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

Salah satu dari sembilan insentif yang diusulkan yaitu berupa penundaan biaya pencadangan abandonment site restoration (ASR) atau biaya pasca tambang yang masih membutuhkan data pendukung seperti data kondisi keuangan KKKS.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno, mengatakan bahwa pembahasan secara intensif terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Adapun pembahasan masih berkutat pada keperluan data pendukung.

"Semua progressing yang perlu data pendukung misalnya nomor satu untuk penundaan funding ASR diperlukan info situasi cash flow KKKS untuk pertimbangan," kata Julius kepada Katadata.co.id, Selasa (16/6).

(Baca: SKK Migas Siap Bahas Permintaan Kenaikan Tarif Perusahaan Pengeboran)

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan ada beberapa usulan yang diminta oleh perusahaan migas di tengah pandemi ini. Salah satunya yakni penundaan pembayaran ASR.

"Diharapkan akan ada perbaikan cashflow kontraktor," ujar Dwi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII secara virtual, Selasa (28/4).

Selanjutnya, perusahaan migas meminta tax holiday untuk pajak penghasilan dengan estimasi dampak corporate and dividen tax rate sebesar 40-48% untuk kontrak cost recovery dan 25% untuk kontrak gross split. Indonesian Petroleum Association (IPA) juga telah membahas pembebasan branch profit tax  selama laba setelah pajak diinvestasikan kembali di Indonesia.

Kemudian, penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) LNG melalui penerbitan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81. Insentif itu ditujukan bagi blok migas yang menghasilkan produk gas berupa LNG dengan target perbaikan cashflow kontraktor.

(Baca: SKK Migas Minta Pengembangan Blok Migas Tetap Efisien Saat Normal Baru)