Konflik Lahan hingga Penyiksaan, YLBHI Sorot Enam Masalah Utama Polri

YLBHI menemukan sejumlah masalah di tubuh Polri, termasuk berbagai pelanggaran yang dilakukan pada sejumlah kasus hukum di Indonesia.
Dimas Jarot Bayu
1 Juli 2020, 16:27
polri, kepolisian ri, masalah di tubuh polri, ylbhi
ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj.
YLBHI menyoroti sejumlah masalah di tubuh Polri dalam rangka refleksi Hari Bhayangkara ke-74.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti enam persoalan utama di tubuh Kepolisian RI (Polri) sepanjang 2019-2020. Hal tersebut disampaikan sebagai refleksi untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-74 yang berlangsung pada Rabu (1/7).

Enam persoalan utama di tubuh Polri tersebut mulai dari pelaporan dugaan tindak pidana penodaan agama hingga pengusutan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. "Selama tahun 2019-2020, YLBHI mencatat beberapa permasalahan utama berkaitan dengan Kepolisian RI," ujar Ketua YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7).

YLBHI mencatat ada 38 kasus penodaan agama sepanjang Januari hingga Mei 2020. Dari jumlah tersebut, 16 kasus telah masuk tahap penyelidikan dan 10 kasus masuk tahap sidik.

Hanya saja, masuknya sejumlah perkara tersebut ke tahap penyelidikan dan penyidikan sangat dipengaruhi oleh desakan massa. Alhasil, polisi kerap menangkap dan menahan seseorang dalam kasus penodaan agama dengan alasan gangguan ketertiban umum.

Advertisement

(Baca: Ombudsman Nilai Kepatuhan Pemenuhan Dokumen Penyidikan Masih Rendah)

"Bahkan pasal yang digunakan untuk memidanakan pelaku semakin meluas, terbukti dengan diberlakukannya pasal-pasal di dalam UU ITE," kata Asfinawati.

Persoalan kedua yang disorot terkait keterlibatan Polri dalam konflik lahan dan perampasan tanah. Berdasarkan catatan YLBHI, polisi terlibat di lebih dari 75% konflik lahan di Indonesia.

Polri pun dinilai menjadi bagian dalam tanda-tanda otoritarianisme pemerintah. Ini ditunjukan dengan adanya upaya Polri membatasi penyampaian pendapat di muka umum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017.

YLBHI juga menyebut Polri menggunakan pasal makar secara sembarangan. "Tercatat Kepolisian mengenakan pasal ini untuk aksi demonstrasi terkait Papua dan suara kritis lainnya," kata Asfinawati.

(Baca: Tuntutan 1 Tahun Penjara Penyiram Novel Dianggap Panggung Sandiwara)

Peran Polri sebagai bagian dari tanda otoritarianisme pemerintah juga terlihat dari banyaknya anggota mereka yang merangkap jabatan di berbagai posisi kementerian/lembaga. Berdasarkan catatan YLBHI, ada 14 polisi yang menjabat di KPK, BIN, BNN, BNPT, BUlog, Kemenpan-RB, Kemendagri, hingga menjadi duta besar.

Polri juga dinilai melawan putusan MK dengan mengkriminalkan penghina Presiden serta memberangus hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. "YLBHI mencatat setidaknya terdapat 78 kasus pelanggaran dengan korban mencapai 6.128 orang, 51 orang di antaranya meninggal dunia dan 324 orang dari korban merupakan anak-anak," kata dia.

Kemudian, YLBHI menyebut Polri menjadi aktor paling dominan dalam kasus pelanggaran fair trial sepanjang 2019, yakni 57%. Persentase tersebut meningkat pesat dibandingkan laporan Hukum dan HAM YLBHI pada 2018.

Tahun lalu, YLBHI mencatat ada 88 kasus penangkapan sewenang-wenang dengan jumlah korban mencapai 1.144 orang. "YLBHI mencatat pada 2019 terdapat 1.847 korban dari 160 kasus mendapatkan pelanggaran fair trial," kata dia.

(Baca: YLBHI Nilai Pemerintah Perlu Minta Maaf Soal Blokir Internet Papua)

Lebih lanjut, YLBHI mencatat adanya persoalan pelanggaran dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Hal tersebut ditunjukjan dengan adanya SPDP yang terbit lebih dulu dibandingkan laporan tindak pidana.

Ada pula masalah penahanan yang tak disertai BAP, tidak diberi akses ke pendamping hukum, menghalangi tersangka mendapat hak kesehatan dan bebas menyampaikan informasi dalam pemeriksaan. "Rumit dan di-pingpong saat membuat laporan Kepolisian," katanya.

Terkait dengan kasus penyerangan terhadap Novel, YLBHI menuding bahwa Polri sejak awal telah mengetahui peristiwa tersebut. Hanya saja, Polri dianggap tidak melakukan pencegahan.

YLBHI juga menduga penyidikan sengaja mengaburkan kasus kekerasan terhadap Novel dan mengarahkannya kepada motif dendam pribadi. Selain itu, penyidikan kasus Novel tidak mengungkap aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.

(Baca: AJI Minta Pemerintah Usut Praktik Teror dan Doxing kepada Wartawan)

YLBHI pun menyoroti pemberian bantuan hukum yang diberikan sejak tahap penyidikan hingga persidangan dalam kasus Novel oleh Kepala Divisi Hukum Polri. "Berpotensi terjadi konflik kepentingan yang dapat mengarahkan pada adanya indikasi pengondisian perkara," katanya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait