Erick Thohir Akan Sinergikan Program Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai ketua pelaksana komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Erick pun menilai pemulihan dampak corona harus berjalan beriringan antara faktor kesehatan dan ekonomi.
"Saya rasa semua (kesehatan dan ekonomi) ada irisan. Setipis mungkin irisannya, harus tetap dilaksanakan bersama," kara Erick dalam jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/7).
Pemerintah membentuk komite ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani oleh Jokowi hari ini. Selain mengepalai satuan tugas perekonomian, satgas penanganan Covid-19 yang sudah dibentuk sebelumnya, juga akan berada di bawah kepemimpinan Erick.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin akan menjadi Ketua Satuan Tugas (satgas) PEN. Sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo aka menjadi satgas penanganan Covid-19.
(Baca: Jokowi Tunjuk Wamen BUMN Pimpin Satgas Tangani Dampak Ekonomi Corona)
Erick mengaku akan mensinergikan program-program yang dibuat oleh kedua satgas tersebut. Masing-masing satgas diperkirakan akan memiliki dua sampai tiga program. Adapun saat ini kedua satgas tersebut masih merumuskan rencana program yang targetnya akan disampaikan kepada Jokowi pekan depan.
Erick ingin ke depannya keputusan kedua satgas ini dapat disinergikan dan dipetakan agar menyeluruh dan tidak tumpang tindih. Pasalnya, setiap pekan bakal ada rapat langsung dengan Jokowi sebagai pemimpin tertinggi. "Kami langsung rapat internal. Kami harapkan besok sudah mulai ada garis besarnya," ujarnya.
Berkaca pada kondisi saat ini, Erick menilai kesehatan dan ekonomi harus berjalan seiringan, karena tidak ingin masyarakat salah mengartikan istilah normal baru, yakni menjalankan aktivitas ekonomi secara bebas tanpa disiplin protokol kesehatan.
"Sehingga saat ada second wave (gelombang kedua Covid-19), ekonomi yang akan kena lagi. Terbukti beberapa bisnis masih belum dibuka," ujar Erick.
(Baca: Kasus Kematian Harian Covid Cetak Rekor 127 Orang, Tertinggi di Jatim)
Pada kesempatan yang sama, Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa salah satu tugas satgas PEN adalah memastikan perekonomian bisa tumbuh. Caranya, dengan menjaga ketersediaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.
Nantinya, satgas perekonomian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang paling terdampak. Satgas PEN akan berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik swasta, pemerintah daerah dan pusat, maupun kementerian dan lembaga.
"Baru nanti kami akan susun program-program yang diprioritaskan dan untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi," kata Budi.
Meski belum memutuskan programnya, namun Budi menggambarkan bahwa program-program yang sudah ada saat ini, seperti bantuan sosial, tetap dijalankan. Lalu, terdapat program terkait industri padat karya dan program untuk menjaga pendapatan, baik itu pekerjaan formal maupun informal.
(Baca: Kasus Corona RI Bertambah 1.693 Orang, Terbanyak Berasal dari Jakarta)
"Kami akan terus menggali ide, bagaimana terus meningkatkan pendapatan negara. Sehingga kami bisa mendukung pembiayaan yang masif, yang harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan yang merupakan arahan Presiden," kata Budi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa satgas tersebut akan bertugas memantau situasi perekonomian nasional dan perkembangan pandemi corona yang terjadi di Tanah Air. Dengan demikian, penanganan kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan.
Satgas juga akan memantau perkembangan ketersediaan peralatan untuk tes corona dan memantau perkembangan pembuatan vaksin corona. "Juga program perekonomian yang sifatnya multiyears," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).
Sedangkan posisi Wakil Ketua dalam tim kebijakan akan dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
(Baca: Jokowi: Percuma Anggaran Besar, tapi Tak Cepat Dibelanjakan)
Ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menjadi anggota tim kebijakan dalam satgas perekonomian. Tim ini juga akan berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
