KKP Usulkan Penggunaan Drone untuk Tingkatkan Pengawasan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone untuk mengawasi perbatasan laut. Rencana tersebut akan diusulkan pada tahun depan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sebab, penggunaan drone untuk mengawasi satu wilayah pengelolaan perikanan (WPP) setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Adapun total WPP di seluruh Indonesia mencapai 11 titik.
"Kami sangat yakin uang sebanyak itu tidak terlalu besar dibandingkan potensi laut yang ada di Indonesia," kata Edhy saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (26/8).
Menurut dia, dengan penggunaan drone proses pengawsan perairan dapat dilakukan 24 jam tanpa henti. Visualisasi yang didapatkan pun lebih baik dan lebih cepat sehingga para pencuri ikan dapat ditangkap seketika.
Tak hanya itu, peningkatan satelit untuk penginderaan jarak jauh juga akan ditingkatkan. Sarana-saran tersebut nantinya akan dioperasionalkan oleh Balai Riset dan Operasional Laut. "Secara prinsip ini sudah ada tapi belum maksimal karena sifatnya masih harus menunggu beberapa langkah," kata dia.
Lebih lanjut, Edhy menjelaskan untuk memperkuat armada laut pemerintah bakal mendapatkan bantuan beberapa unit kapal pengawas bekas dari Amerika Serikat (AS).
Upaya itu dapat memperkuat pengawasan yang saat ini hanya terdapat 38 kapal, namun 10 di antaranya tengah dalam perbaikan dan masih belum bisa dioperasikan. "Kapal yang dimiliki masih sangat kurang makanya kerja sama lintas sektor sangat penting," kata dia.
