Menang Referendum Warga Swiss, Bea Masuk Sawit RI Akan Dipangkas
Swiss dan Indonesia akhirnya melanjutkan perjanjian perdagangan bebas setelah terkendala kontroversi keberlanjutan produk minyak kelapa sawit Indonesia. Referendum yang dilaksanakan pada Minggu (7/3) menunjukkan 51,6% pemilih publik Swiss memberikan lampu hijau terhadap perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia.
Aktivis lingkungan dan LSM anti-globalisasi Swiss menolak perjanjian perdagangan bebas karena akan meningkatkan permintaan minyak sawit murah asal Indonesia. Para aktivis lingkungan menganggap minyak nabati ini bertanggung jawab atas berkurangnya lahan hutan, kebakaran, dan eksploitasi pekerja.
Sehingga, mereka hanya akan mengizinkan perjanjian perdagangan bebas dilanjutkan jika produk minyak sawit asal Indonesia telah memenuhi syarat-syarat keberlanjutan. Inilah yang memicu referendum.
Berdasarkan hasil referendum, pertentangan terbesar terhadap perjanjian perdagangan bebas ini berasal dari daerah Geneva di mana banyak terdapat perusahaan berbasis komoditas. Begitu juga di Vaud yang merupakan lokasi kantor pusat perusahaan makanan raksasa Swiss, Nestle.
Dengan perjanjian perdagangan bebas ini, Indonesia akan menghapuskan bea masuk untuk produk asal Swiss seperti keju, obat-obatan (farmasi), serta jam tangan.
Sedangkan Swiss akan menghapuskan bea masuk produk-produk industri asal Indonesia. Ini termasuk rencana penurunan tarif untuk komoditas perkebunan seperti minyak kelapa sawit di mana Swiss akan menurunkan bea masuk 20 - 40% untuk volume impor hingga 12,5 ribu ton per tahun.
Presiden Swiss Guy Parmelin mengatakan bahwa rakyat Swiss merasa perjanjian perdagangan bebas ini benar dan seimbang. Referendum ini juga bukanlah pilihan ekonomi di atas hak asasi manusia dan lingkungan.
“Kekhawatiran lawan (dalam referendum) akan diperhitungkan, dan Swiss akan mendukung Indonesia dalam memproduksi minyak sawit berkelanjutan,” ujarnya seperti dikutip swissinfo.ch, Senin (8/3).
