DPR Tolak Rencana Pemerintah Mengimpor 1 Juta Ton Beras
Komisi IV DPR menolak rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras tahun ini. Pemerintah untuk lebih memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021 melalui Perum Bulog.
"Komisi IV menolak keputusan rencana impor satu juta ton beras oleh Perum Bulog. Komisi IV meminta pemerintah lebih mengutamakan produksi dalam negeri," kata Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (15/3).
Komisi IV menolak rencana ini karena dinilai tidak berpihak kepada petani Indonesia. Hal itu dikarenakan rencana kebijakan impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dia menilai stok tersebut cukup untuk kebutuhan penjualan, program KPSA, dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Bahkan dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.
“Beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu,” ujar Budi.
Bulog mengaku kesulitan untuk menyalurkan beras sisa ekspor tahun 2018 sebanyak 275.811 ton dengan sebagian di antaranya telah mengalami turun mutu.
Oleh karena itu Komisi IV DPR RI juga meminta kepada pemerintah agar memberikan kewenangan yang seimbang antara menyerap gabah petani dan penugasan penyaluran pada Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional.
"Selanjutnya, Komisi IV merekomendasikan untuk melanjutkan penugasan kepada Perum Bulog mengenai pengelolaan CBP dengan mengutamakan penyerapan gabah beras produsen dan penugasan untuk penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah," kata Hasan.
