Pejabat SKK Migas Jadi Dirut Pertamina Rokan, Bagaimana Target Migas?

Image title
6 Mei 2021, 14:05
skk migas, phr, satu juta barel minyak,
ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
Ilustrasi.

SKK Migas memastikan target produksi minyak satu juta barel di 2030 tidak akan terganggu pasca penunjukkan Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizona Suardin sebagai Direktur Utama Pertamina Rokan Hulu (PHR). Pria yang akrab disapa Buyung ini akan melakoni peran barunya tersebut mulai hari ini, Kamis (6/5).

Adapun Buyung menggantikan posisi Ricardo Perdana Yudantoro, Dirut PHR sebelumnya. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih memastikan jika program target produksi satu juta barel pada 2030 akan tetap berjalan, sekalipun tanpa Buyung yang merupakan penggagas program tersebut.

"Kami tetap akan jalan karena ini program lembaga yang diharapkan juga menjadi program nasional, bukan hanya program perorangan," kata Susana kepada Katadata.co.id, Kamis (6/5).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sebelumnya membenarkan jika terdapat surat dari Pertamina kepada SKK Migas tentang rekomendasi menteri BUMN untuk penunjukan Buyung sebagai Direktur Utama PHR. Ia juga memastikan Buyung telah resmi menjadi orang nomor satu di PHR. "Benar," jawabnya singkat.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai penunjukan Buyung sebagai Dirut PHR menuai tanda tanya. Mengingat ini bukan kali pertama nama Buyung masuk dalam jajaran orang penting di tubuh Pertamina.

"Saat awal subholding namanya sudah mencuat namun akhirnya gagal. Saat ini akhirnya ditunjuk karena memang ada permintaan kepada Pertamina dari Kementerian BUMN," kata dia.

Meski begitu, Buyung harus diberi kesempatan untuk bekerja memperbaiki persoalan yang saat ini membelit Blok Rokan. Terutama dalam menjaga dan meningkatkan produksi migas, mengingat blok ini merupakan tulang punggung produksi minyak nasional.

Menurut Mamit, Buyung memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di PHR. Seperti persoalan enhanced oil recovery (EOR) yang formulasinya belum selesai dirumuskan bersama Chevron Pacific Indonesia (CPI), serta soal tender pembangkit listrik Blok Rokan milik Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) yang belum jelas hingga sekarang. "Jadi masih banyak PR yang harus diselesaikan," kata dia.

Dia menilai penunjukan Buyung sebagai Dirut PHR penuh dengan kontroversi. Pasalnya banyak internal Pertamina yang diduga menolak keputusan tersebut dan merasa seharusnya posisi tersebut diisi pejabat karir internal Pertamina.

Buyung juga dianggap tidak mempunyai pengalaman yang cukup signifikan di sektor hulu migas. "Kedekatannya dengan mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar yang membawa pulang ke Indonesia dan akhirnya menjadi salah satu staf khusus sebelum menjabat jadi Deputi di SKK Migas," ujarnya.

Sementara itu, Buyung juga masih meninggalkan pekerjaan rumah di internal SKK Migas berupa program target produksi satu juta barel minyak. Sehingga Mamit berharap, Buyung tetap menuntaskan ide tersebut dengan membantu meningkatkan produksi PHR secara signifikan.

"Ini menjadi pekerjaan yang sangat berat. Apalagi jika nanti Blok Rokan gagal mencapai produksi. Maka semua mata akan memandang ke arah PHR," kata dia.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait