KKKS Bina Vendor Hulu Migas, Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Program kerja sama antara SKK Migas dan KKKS ini bertujuan mendorong vendor barang/jasa dalam negeri agar memenuhi kualifikasi dan standar yang dibutuhkan sektor hulu migas.
Image title
22 Juli 2021, 13:06
kkks, dalam negeri, vendor, hulu migas, skk migas
ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar
Petugas beraktifitas di sekitar Rig (alat pengebor) elektrik D-1500E di Daerah operasi pengeboran sumur JST-A2 Pertamina EP Asset 3, Desa kalentambo, Pusakanagara, Subang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).

SKK Migas mulai mengimplementasikan program penilaian dan pembinaan penyedia barang/jasa (vendor) dalam negeri penunjang kegiatan hulu migas. Program ini bertujuan mendorong vendor dalam negeri agar dapat memenuhi kualifikasi kebutuhan barang/jasa untuk operasi dan proyek hulu migas.

Kegiatan ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (Ditjen Migas) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Pelaksanaan program penilaian dan pembinaan ini juga dapat mendukung dan meningkatkan capaian target TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) tahunan KKKS," kata VP SCM and Assets Management Pertamina Sub Holding, Kunadi, selaku perwakilan KKKS, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/7).

Dia menambahkan bahwa sampai dengan kuartal II 2021, Pertamina Sub Holding Upstream sudah mencapai target TKDN tahun ini dengan keterlibatan lebih dari 100 vendor dalam negeri.

Advertisement

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Dwi Anggoro Ismukurniato mengatakan bahwa penyeragaman standar proses dan kriteria penilaian membuat barang/jasa dalam negeri dapat digunakan diseluruh KKKS tanpa adanya kendala perbedaan standar.

“Program ini diharapkan dapat menilai seluruh perusahaan penunjang hulu migas dalam negeri secara optimal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan barang/jasa guna mendukung kelancaran operasi dan proyek KKKS di Indonesia,” terang Dwi.

Simak databoks berikut:

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian ESDM melalui Keputusan Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0013.K/73/DJM.S/2019.

“Peningkatan kapasitas penyedia barang/jasa industri penunjang migas menjadi sangat penting, sehingga mereka dapat memiliki kompetensi yang mumpuni agar dapat digunakan dengan maksimal oleh KKKS,” ujarnya.

Terkait dengan metode pelaksanaannya, program penilaian dan pembinaan akan dilakukan oleh 20 KKKS, yakni Eni, Premier, Pertamina, Petronas, JOB Pertamina - Medco Tomori, Repsol, HCML, Mubadala, Genting, Petrogas, BP, Inpex, Conocophillips, EMCL, Kangean, Medco, Chevron, PHR, Saka dan Petrochina.

Penilaian ditunjukkan terhadap pabrikan dalam negeri dari delapan komoditas yaitu kimia, kelistrikan, instrumentasi, mekanikal, tubular-valve-fitting, rotating, struktural, dan drilling subsurface. Setiap KKKS akan memberikan penilaian terhadap 2-3 pabrikan dalam negeri.

Kemudian KKKS akan melakukan pembinaan terhadap pabrikan tersebut berdasarkan penilaian yang diberikan sebagai continuous improvement sesuai dengan kebutuhan hulu migas.

“Analisa gap dari hasil penilaian nanti diharapkan tidak hanya dari aspek teknikal bahkan juga dari aspek komersial sehingga penggunaan barang/jasa dalam negeri dapat memberikan nilai tambah pada peningkatan efisiensi biaya operasi dan proyek hulu migas di Indonesia”, kata Erwin.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait