Sidang Perdana Uji Materil UU Minerba Siap Digelar 9 Agustus

Aturan baru UU Minerba berujung kriminalisasi para penolak tambang yang akhirnya mengajukan uji materil atau judicial review.
Image title
3 Agustus 2021, 18:04
uu minerba, uji materil, kriminalisasi penolak tambang
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.
Seorang aktivis #BersihkanIndonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Selasa (15/12/2020), menolak pengesahan revisi UU Minerba dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Pengajuan uji materi Undang-Undang (UU) Minerba oleh dua warga terdampak, Nur Aini dan Yaman serta dua organisasi masyarakat sipil WALHI Nasional dan JATAM Kaltim akan segera memasuki sidang perdana. Persidangan dengan perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 itu akan digelar Senin, 9 Agustus 2021.

Penasehat hukum pemohon dari LBH Bandung Lasma Natalia mengatakan sidang ini akan dilakukan secara daring dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam sidang tersebut para pemohon akan menyampaikan pokok pemahamannya yang akan dibacakan secara singkat oleh hakim.

"Hakim akan memeriksa beberapa poin-poin. Kira-kira ini lebih memeriksa agenda permohonan dari pemohon," ujarnya dalam diskusi secara virtual, Selasa (3/8).

Setahun lebih setelah disahkan, semakin banyak korban kriminalisasi UU Minerba. Tidak hanya Nur Aini dan Yaman, baru-baru ini, terdapat tujuh nelayan di Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bangka Belitung.

Mereka ditangkap saat berjuang melindungi wilayah tangkap dari gempuran operasi tambang timah. Untuk itu, ia berharap Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengarahkan perhatian pada JR UU Minerba ini.

"Sebab di tengah himpitan pandemi, kriminalisasi terhadap rakyat di wilayah pertambangan dengan alasan menggunakan UU Minerba terus terjadi bahkan semakin masif," katanya.

Nasib serupa juga dialami empat warga Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga yang terancam dibui atas laporan PT. Adimitra Baratama Nusantara (ABN) kepada Polres Kutai Kartanegara pada 25 Februari 2021. Tuduhan dari PT. ABN kepada empat warga Kelurahan Jawa menghentikan aktivitas pertambangan adalah tidak benar.

Selain itu, tiga petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Multi Guna (KTMG) juga ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Januari 2021 oleh Polres Kutai Timur. Banyak kejanggalan pada kasus ini. Seperti penetapan tersangka yang berselang dua tahun dari peristiwa yang dilaporkan, yakni pada aksi damai 29 Juli 2019.

Sedangkan aksi tersebut telah diinformasikan kepada pihak kepolisian. Bahkan polisi turut mengawal jalannya aksi. Sementara tuduhan merintangi dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan sudah terbantahkan. Kelompok tani yang melakukan aksi di atas tanahnya sendiri menuntut PT. Kaltim Prima Coal mengganti rugi dan membebaskan tanah mereka.

Sementara, Pradarma Rupang dari JATAM Kaltim mengatakan, dampak mengerikan UU Minerba baru sudah dirasakan rakyat. Sebelum disahkan, rakyat dari berbagai kampung sudah menyampaikan kekhawatiran tersebut dalam sidang rakyat tolak energi kotor. "Sekarang terbukti regulasi baru ini memangsa rakyat yang menolak proyek pertambangan,” ujarnya.

Ia menilai solusi sentralisasi kewenangan hanya akan menggeser ruang korupsi dari daerah ke pusat, mendekati oligarki besar di Ibu Kota. Celakanya aparat hukum dalam menindak kasus korupsi hanya menggunakan alat ukur kerugian yang dialami negara, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita rakyat di lingkar tambang.

Padahal sangat jelas dimanapun kewenangan itu berada, masyarakat yang terdampak aktivitas tambang yang selalu menjadi korban dan harus mengatasi krisis tersebut. Pemusatan kewenangan kepada pemerintah pusat akan semakin menjauhkan jangkauan warga di lingkar tambang untuk melakukan pengaduan.

Langkah ini sejatinya semakin mempersulit akses warga di lingkar tambang untuk melakukan pelaporan. Jarak sengaja dibangun hingga pada akhirnya setiap kasus tambang nyaris tanpa adanya kepastian hukum bagi masyarakat korban tambang.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait