Lawan Perubahan Iklim, Menteri LHK akan Bangun 20.000 Kampung Iklim

Kampung iklim bertujuan memperkuat kapasitas adaptasi dan masyarakat terhadap perubahan iklim melalui berbagai upaya, mulai pengolahan sampah dan limbah hingga EBT dan konservasi energi.
Image title
22 September 2021, 15:56
perubahan iklim, kementerian lhk, kampung iklim
ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Sejumlah relawan menanam bibit pohon di bantaran kali Cikarang, Kabupaten Bekasi, Minggu (6/6/2021), untuk mencegah dampak dari pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut bahwa periode 10 tahun ke depan sebagai periode yang paling penting untuk bertindak dalam mencegah bencana akibat perubahan iklim. Salah satu program prioritas Kementerian LHK saat ini adalah kampung iklim.

Menurut Menteri LHK kampung iklim merupakan program untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah sendiri menargetkan terbentuknya 20 ribu kampung iklim pada tahun 2024 sebagai upaya pengendalian terhadap perubahan iklim. Adapun terbentuknya Kampung Iklim dapat mendorong pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC).

"Memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dapat tingkatkan kesejahteraan di tingkat lokal," kata Siti dalam Webinar Strategi dan Upaya Industri Hulu Migas dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Rabu (22/9).

Adapun upaya adaptasi dilakukan dengan pengendalian kekeringan, banjir, tanah longsor dan meningkatkan ketahanan pangan serta pengendalian penyakit terkait iklim. Mitigasi dilakukan melalui pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi energi dan penghematan energi.

Menurut Siti Indonesia juga berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui skema Nationally Determined Contribution (NDC) dan optimis “Net Sink” Karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dapat terealisasi pada 2030. "Yang diiringi dengan transisi energi untuk pengendalian emisi sektor energi termasuk migas," katanya.

Di antaranya dengan agenda melakukan dekarbonisasi di beberapa perusahaan pelat merah. Misalnya seperti di Pertamina, PLN, Bukit Asam, ANTAM, Perhutani dan lainnya.

Seperti diketahui, sektor energi dan lahan menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya menyebutkan lebih dari 90% total emisi yang dihasilkan berasal dari kedua sektor tersebut.

Perlu berbagai strategi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menerapkan beberapa skenario untuk kedua sektor tersebut. Suharso menjelaskan untuk mencapai net zero emission di sektor lahan pada 2045 atau 2050, maka Indoensia perlu menambah luasan 300 ribu hingga 500 ribu hektar restorasi mangrove dan lahan gambut.

"Selain itu diperlukan reforestasi lahan terlantar atau jadi hutan sekunder seluas 250 ribu hektare dari yang sedang berjalan," ujarnya.

Selanjutnya, perlu peningkatan efisiensi energi dan bauran energi terbarukan yang sungguh ambisius. Untuk mencapai net zero emission 2045-2070, maka perlu penurunan intensitas energi yang signifikan di kisaran 6%-6,5%. "Sehingga tingkat efisiensi energi rata-rata berada di kisaran 6%, sekarang masih 1%," ujarnya.

Kebijakan efisiensi tersebut juga harus diiringi dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Menurut Suharso sektor EBT harus 100% dari bauran energi primer.

Selain itu, yang tak kalah penting yakni kebijakan fiskal. Salah satunya dengan aturan penghapusan subsidi BBM hingga 100% pada 2030. Kemudian memulai penerapan pajak karbon secara bertahap dan ditingkatkan hingga 30% pada 2030.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait