Investasi Hulu Migas Lesu, Realisasi September Baru US$ 7,9 Miliar

Realisasi investasi sektor hulu migas selama sembilan bulan 2021 baru mencapai US$ 7,9 miliar atau 64% dari target US$ 12,38 miliar tahun ini.
Image title
19 Oktober 2021, 18:16
migas, investasi hulu migas, skk migas,
ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Ilustrasi migas.

SKK Migas mencatat realisasi investasi hulu migas hingga September 2021 telah mencapai US$ 7,9 miliar. Angka ini setidaknya baru mencapai 64% dari target yang ditetapkan dalam Work Program & Budget (WP&B) 2021 sebesar US$ 12,38 miliar.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto berharap realisasi investasi di tahun ini dapat mendekati target yang telah dicanangkan sebelumnya. "Mudah-mudahan aktivitas akhir tahun lebih masif dan agresif untuk mendekati target investasi," ujarnya dalam Konferensi Pers SKK Migas-Kinerja Hulu Migas Kuartal III 2021, Selasa (19/10).

Adapun outlook investasi tahun ini dipatok sebesar US$ 11,2 miliar. Dengan rincian untuk kegiatan eksplorasi US$ 800 juta, pengembangan US$ 1,9 miliar, produksi US$ 7,7 miliar dan administrasi US$ 800 juta.

Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi di sektor migas mencapai US$ 13,04 miliar atau setara Rp 184,13 triliun pada 2020. Rinciannya, investasi sektor hulu mencapai US$ 10,47 miliar dan di hilir US$ 2,58 miliar.

Rincian investasi hulu migas di sektor produksi sebesar US$ 7,62 miliar, pengembangan US$ 1,16 miliar, eksplorasi US$ 444,87 juta dan administrasi US$ 718,22 juta. Sedangkan rincian investasi hilir migas di sektor pengolahan US$ 1,3 miliar, pengangkutan US$ 1,08 miliar, penyimpanan US$ 157,23 juta dan niaga US$ 47,66 juta. Simak databoks berikut:

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi migas di Indonesia. Beberapa diantaranya yakni seperti menyiapkan insentif bagi kontraktor kontrak migas eksisting dan kontrak baru hasil lelang.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan untuk kontrak eksisting pemerintah telah menyediakan bagi hasil (split) yang agresif. Khususnya untuk KKKS yang memiliki kontrak kerja sama cost recovery. Salah satu KKKS yang mendapatkan persetujuan split agresif yakni PT Pertamina Hulu Mahakam.

"Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2017 split yang agresif ini telah diberikan kepada Pertamina Hulu Mahakam," ujarnya dalam acara IPA Convex 2021, Rabu (1/9).

Sebagai informasi Peraturan Pemerintah (PP) No 27 tahun 2017 mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sementara, untuk kontrak baru, kemudahan yang diberikan yakni fleksibilitas untuk memilih jenis kontrak migas baik gross split maupun cost recovery. Kemudian bagi hasil yang lebih agresif, tidak adanya besaran minimum bonus tanda tangan, harga DMO penuh untuk minyak, dan pengurangan first tranche petroleum (FTP).

"Bagaimanapun kami mengerti kepentingan untuk mengembangkan cadangan migas sesegera mungkin karena dalam 30 tahun transisi energi akan tiba dan bahan bakar fosil secara signifikan phase out," ujarnya.

Di sisi lain, pengusaha migas menginginkan perbaikan iklim investasi migas juga dilakukan dari sisi regulasi, yakni dengan merevisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau UU Migas.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai untuk berbisnis di sektor yang penuh risiko dan berbiaya jumbo, kepastian hukum menjadi hal mutlak. Apalagi, beberapa perusahaan minyak internasional (IOC) sudah mulai meninggalkan Indonesia.

"Kami berharap undang-undang migas baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih solid agar dapat meningkatkan iklim investasi ke depan," kata Moshe kepada Katadata.co.id, beberapa waktu lalu (27/9).

Menurut dia kepastian hukum dari sisi regulasi dan UU mempunyai urgensi yang cukup penting. Mengingat, model kontrak kerja sama pada bisnis hulu migas membutuhkan basis dasar yang dapat memperkuat kontrak antara investor dengan pemerintah.

Revisi UU Migas menunjukkan Indonesia berkomitmen untuk bertransformasi dalam memperbaiki iklim investasi. Sehingga dapat memberikan hawa positif bagi investor global. "Kita sudah lama bicara mengenai UU baru, saran saya secepatnya keluar apapun itu kita dukung. konten dari UU tersebut yang konstruktif," katanya.

Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE), Taufik Aditiyawarman menyebut tantangan terbesar industri hulu migas saat ini yakni menciptakan iklim investasi agar lebih kondusif. Misalnya seperti perbaikan fiskal, pemberian kepastian hukum, serta kemudahan perusahaan dan perizinan.

"Saya kira ini yang akan membuat investor besar tertarik untuk datang ke Indonesia. Pada dasarnya kami dari sisi Pertamina mendukung baik pemerintah dalam mendorong iklim inevstasi migas termasuk upaya penerapan regulasi dan UU yang konstruktif," katanya.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait