Harga BBM Tak Naik, Kompensasi ke Pertamina Diminta Tepat Sasaran
Pemerintah bakal memastikan harga BBM tidak mengalami kenaikan seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Salah satunya dengan memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk menjaga keekonomian harga BBM nasional.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai pemberian kompensasi atau dana penugasan kepada Pertamina tersebut perlu diperhatikan agar tepat sasaran, demi menjaga stabilitas harga BBM.
"Harus ditutup celah pemanfaatan dana kompensasi dari pemerintah untuk keperluan lain yang tidak relevan dengan stabilitas harga," kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (26/10).
Selain soal stabilitas harga, pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri. Pasalnya, stabilitas pasokan juga tak kalah penting, karena bisa jadi harga stabil, namun pasokan justru dikurangi. "Ini perlu dilakukan mekanisme pengawasan yang efektif terutama di daerah luar Jawa," katanya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM sudah sangat tepat. Alasannya, kenaikan harga BBM akan semakin memberatkan beban rakyat yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19.
Selain itu, kenaikan harga BBM juga memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang menurunkan daya beli masyarakat. "Hanya konsekuensinya, harga BBM di bawah harga keekonomian, pemerintah harus memberikan kompensasi kepada Pertamina, yang memberatkan APBN," ujarnya.
Adapun untuk mengurangi beban APBN, menurut dia Pertamina sebenarnya dapat membentuk oil fund, yang diperoleh dari selisih yang diterima Pertamina saat harga minyak dunia rendah, namun pemerintah tidak menurunkan harga BBM.
Margin tersebut dapat digunakan Pertamina ketika harga minyak dunia tinggi, tapi pemerintah tidak menaikkan harga BBM. "Dengan oil fund Pertamina, pemerintah tidak perlu lagi memberikan dana kompensasi, serahkan sepenuhnya kepada Pertamina dalam mengatasi gejolak harga minyak dunia," katanta.
