Kementerian ESDM Tegaskan 2020 Tak Ada Ekspor Bijih Nikel ke Cina

Kementerian ESDM telah rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga beserta dengan Kedutaan Cina untuk menelusuri dugaan kebocoran ekspor bijih nikel yang sudah dilarang pada 2020.
Image title
26 Oktober 2021, 18:52
ekspor bijih nikel, kementerian esdm, ekspor bijih nikel ke cina
PT Antam TBK
Bijih nikel.

Kementerian ESDM menyatakan telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, beserta Kedutaan Cina terkait tudingan adanya kebocoran ekspor bijih nikel ke negara tersebut pada 2020.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa berdasarkan rakor tersebut, tidak ada satupun kementerian maupun lembaga yang mengonfirmasi adanya ekspor bijih nikel ke Cina tahun lalu.

"Tidak ada satupun Kementerian yang mengkonfirmasi impor bijih nikel di Indonesia ke Cina," kata Ridwan dalam Konferensi Pers: Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dan Isu Strategis Sub Sektor Minerba, Selasa (26/10).

Adapun satu-satunya informasi yang pemerintah konfirmasi ulang melalui kedutaan besar Indonesia di Cina adalah Bea Cukai Cina mencatat adanya impor bijih nikel dan konsentrat. Dalam sistem di Cina bijih nikel dan konsentrat mempunyai kode HS number yang sama.

Sehingga menurut Ridwan belum diketahui secara pasti apa yang diimpor tersebut konsentrat atau bijih nikel. "Ini sedang kami klarifikasi dan konfirmasi ke bea cukai Cina. Tidak ada yang kecolongan," katanya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono sebelumnya juga sudah memastikan tidak ada lagi ekspor bijih nikel dari Indonesia ke Cina pada 2020. Ini sejalan dengan pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku sejak Januari 2020.

Namun jika terdapat ketidaksesuaian antara data yang dipaparkan pemerintah Indonesia dengan Cina terkait ekspor bijih nikel, maka ia menyarankan kajian lebih lanjut untuk mencari penyebabnya

"Berdasarkan data BPS pada 2020 tidak ada ekspor bijih nikel ke Cina. Kami berdasarkan data dari Bea Cukai," kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (14/10).

Sementara saat dikonfirmasi perihal tersebut, Bea Cukai mengakui masih terdapat ekspor bijih nikel Indonesia pada periode 2020 dan 2021. Namun, mereka mengklaim ekspor tersebut bukan untuk tujuan komersil, melainkan untuk pengujian sampel di luar negeri.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, Syarif Hidayat menjelaskan berdasarkan penelusurannya, data ekspor bijih nikel dan konsentrat pada 2019 mencapai 32,2 juta ton. Ini sebelum pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel.

Kemudian pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,6 ton, dan tahun 2021 hanya 1 ton. "Ekspor di tahun 2020 dan 2021 ada sedikit, diberitahukan sebagai sampel untuk pengujian di luar negeri, no commercial value," kata Syarif.

Menurut Syarif, jumlah ekspor bijih nikel pada 2020 telah menurun drastis seiring diterapkannya kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut, ekspor bijih nikel dilarang, namun terdapat beberapa pengecualian.

Pengecualian tersebut yaitu bijih nikel digunakan sebagai barang contoh uji mineral dalam rangka kerja sama penelitian; barang contoh yang tidak untuk diperjualbelikan; barang pameran, barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman; benda seni atau kerajinan; dan produk industri yang seluruh bahan bakunya berasal dari skrap.

Oleh sebab itu, Bea Cukai akan menjalin komunikasi dengan General Administration of China Customs (GACC). Terutama untuk mengkonfirmasi temuan oleh ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri.

"Kami akan segera melakukan komunikasi dengan General Administration of China Customs (GACC) untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut," ujarnya.

Gaduh bocornya ekspor bijih nikel dari Indonesia ke Cina pertama kali diutarakan oleh Faisal Basri. Berdasarkan temuannya, telah terjadi kebocoran ekspor bijih nikel ke Cina pada 2020 sebesar Rp 2,8 triliun, berdasarkan data GACC. Nilai tersebut setara dengan 3,4 juta ton bijih nikel.

Data tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan pemerintah melalui BPS yang menunjukkan bahwa sepanjang 2020 sudah tidak ada lagi ekspor bijih nikel. Artinya ada ketidaksesuaian antara data resmi pemerintah Indonesia dan Cina.

"Kemarin masih ada 3,4 juta ton bijih nikel diimpor dari Indonesia dengan nilai jauh lebih tinggi dari 2014, US$ 193,6 juta atau Rp 2,8 triliun. Bisa dihitung potensi kerugian negara karena transaksi ini," ujarnya beberapa waktu lalu.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait