KLHK Adopsi Strategi Jangka Benah, Perbaiki Tata Kelola Sawit di Hutan
Pemerintah memperkenalkan Strategi Jangka Benah (SJB) sebagai salah satu skema penyelesaian dan penataan kebun sawit di kawasan hutan, yang dinilai bisa mengatasi persoalan tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Erna Rosdiana menyatakan kebijakan Jangka Benah pada perhutanan sosial merupakan proses untuk kepentingan ekonomi yang saat ini menjadi kepentingan masyarakat.
Menurut dia, semua diharapkan bisa terlindungi dengan Jangka Benah, kurang lebih 15 sampai 25 tahun. Beberapa lokasi sudah menerapkan skema ini seperti di Kalimantan Tengah.
"Praktik di lapangan tentu saja saat ini belum teridentifikasi dengan baik. Namun, di beberapa tempat, seperti di Kalimantan Tengah sudah melakukan uji coba difasilitasi oleh teman-teman dari Kehati dan UGM,” ujarnya dalam webinar Katadata-Kehati bertajuk ‘Strategi Jangka Benah, Solusi Bagi Kesejahteraan Rakyat dan Kawasan Hutan’, Selasa (26/10).
Dia menambahkan, dengan pengalaman uji coba ini, skema Jangka Benah nantinya dapat diimplementasikan di lokasi lainnya. Ia juga menekankan kolaborasi lintas sektor, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, agar skema ini dapat diterapkan di hutan Indonesia.
Peneliti Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Susanti menjelaskan Jangka Benah merupakan periode untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu atau rusak, akibat ekspansi kebun kelapa sawit monokultur terhadap kawasan hutan.
Menurut dia, SJB dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama bertujuan untuk mengubah kebun kelapa sawit monokultur menjadi kebun campur sawit dalam bentuk agroforestri, seperti penambahan spesies tanaman berkayu pada kebun kelapa sawit monokultur.
