Keberatan Larangan Ekspor, Pengusaha Batu Bara Tawarkan Solusi
Memasuki tahun baru 2022 para pelaku usaha batu bara dikejutkan dengan kebijakan larangan ekspor mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Pemerintah mengambil kebijakan ini lantaran adanya laporan PLN yang menyebutkan persediaan batu bara untuk pembangkit listrik sangat rendah.
Keputusan larangan ekspor tersebut berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara untuk Kelistrikan Umum.
Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir menganggap pemerintah membuat kebijakan itu secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan pelaku usaha.
"Kami menyatakan keberatan dan meminta Menteri ESDM untuk segera mencabut surat tersebut. Surat resmi telah kami kirimkan ke Menteri ESDM per 1 Januari 2021,” kata Pandu dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/1).
Pandu menyatakan, solusi untuk mengatasi kondisi krisis persediaan batu bara PLTU Grup PLN termasuk IPP seharusnya dapat didiskusikan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.
APBI menilai penerapan sanksi larangan ekspor kepada seluruh pelaku usaha untuk bulan Januari 2022 dalam rangka pemenuhan DMO 2022 tidak tepat karena seharusnya pelaksanaannya dilakukan selama 12 bulan, dari Januari hingga Desember 2022.
Pasokan batu bara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batu bara dari masing-masing perusahaan pemasok, serta praktek implementasi ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak tersebut dalam hal terjadi wanprestasi atau kegagalan pemenuhan pasokan.
