Kementerian BUMN bakal Audit Keuangan PLN Batu Bara Sebelum Dibubarkan
Kementerian BUMNtengah mengkaji rencana pembubaran PT PLN Batu Bara. Kebijakan ini merupakan buntut dari terjadinya kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) beberapa waktu lalu.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pembubaran anak perusahaan setrum pelat merah ini membutuhkan proses. Pemerintah perlu menghitung berapa besaran aset yang dimiliki PLN Batu Bara terlebih dulu.
"Harus dihitung, asetnya seberapa banyak, harus ada proses. Nanti dari sana baru kita ambil langkah untuk pembubarannya," kata Arya kepada Media, Jumat (14/1).
Menurut Arya rencana pembubaran PLN Batu Bara sebagai upaya efisiensi yang terus dilakukan Kementerian BUMN. Pasalnya, selama ini batu bara yang dibeli oleh PLN tidak langsung dari penambang namun harus melewati PLN Batu Bara terlebih dahulu.
"Ini kan tetap saja mau gak mau PLN Batu Bara ambil margin juga pasti kan, jadi kita mau efisiensi yang akan dilakukan dengan cara ini nanti pemilik-pemilik batu bara langsung ke PLN gak lagi pakai di tengah-tengah PLN Batu Bara," katanya.
Kementerian BUMN sendiri terus mentransformasi perusahaan-perusahaan pelat merah. Setelah sebelumnya Pertamina, Pelindo, Telkom, Bank-Bank Himbara, dan klaster kesehatan, kali ini yakni giliran PLN yang menjadi fokus utama transformasi.
"Di sisi lain soal nanti apakah di sana banyak selama ini permainan atau gak, itu nanti hasil audit kita dan sebagainya akan jelas itu semua. Kita tunggu saja yang pasti kita akan selalu transparan untuk itu," kata dia.
Sebelumnya, berdasarkan sumber Katadata.co.id, yang memahami mekanisme pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN selama ini, PLN BB hanya mendapat kuota 20%. Sisanya, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dipenuhi dari divisi atau unit lain.
