Kementerian BUMN bakal Audit Keuangan PLN Batu Bara Sebelum Dibubarkan
Kementerian BUMNtengah mengkaji rencana pembubaran PT PLN Batu Bara. Kebijakan ini merupakan buntut dari terjadinya kelangkaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) beberapa waktu lalu.
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pembubaran anak perusahaan setrum pelat merah ini membutuhkan proses. Pemerintah perlu menghitung berapa besaran aset yang dimiliki PLN Batu Bara terlebih dulu.
"Harus dihitung, asetnya seberapa banyak, harus ada proses. Nanti dari sana baru kita ambil langkah untuk pembubarannya," kata Arya kepada Media, Jumat (14/1).
Menurut Arya rencana pembubaran PLN Batu Bara sebagai upaya efisiensi yang terus dilakukan Kementerian BUMN. Pasalnya, selama ini batu bara yang dibeli oleh PLN tidak langsung dari penambang namun harus melewati PLN Batu Bara terlebih dahulu.
"Ini kan tetap saja mau gak mau PLN Batu Bara ambil margin juga pasti kan, jadi kita mau efisiensi yang akan dilakukan dengan cara ini nanti pemilik-pemilik batu bara langsung ke PLN gak lagi pakai di tengah-tengah PLN Batu Bara," katanya.
Kementerian BUMN sendiri terus mentransformasi perusahaan-perusahaan pelat merah. Setelah sebelumnya Pertamina, Pelindo, Telkom, Bank-Bank Himbara, dan klaster kesehatan, kali ini yakni giliran PLN yang menjadi fokus utama transformasi.
"Di sisi lain soal nanti apakah di sana banyak selama ini permainan atau gak, itu nanti hasil audit kita dan sebagainya akan jelas itu semua. Kita tunggu saja yang pasti kita akan selalu transparan untuk itu," kata dia.
Sebelumnya, berdasarkan sumber Katadata.co.id, yang memahami mekanisme pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN selama ini, PLN BB hanya mendapat kuota 20%. Sisanya, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dipenuhi dari divisi atau unit lain.
"Banyak yang mungkin belum tahu, pada dasarnya pintu masuk (batu bara) ke PLN bukan hanya PLN BB, mungkin dari namanya jadi seolah pembelian batu bara semua lewat PLN BB saja," kata sumber tersebut, Selasa (11/1).
Menurut dia, pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik selama ini paling besar justru berasal dari Divisi Batu Bara Direktorat Energi Primer PLN yang memiliki porsi 70%. Divisi ini memiliki peran yang terpisah dengan PLN BB.
"Sisanya yakni, Artha Daya Coalindo (ADC) untuk Indonesia Power, PT. PJB yang melakukan pembelian langsung, serta pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang terkadang mencari sendiri," kata sumber tersebut.
Meski terpisah, PLN BB terus menjalin komunikasi dengan Direktorat Energi Primer untuk setiap pengadaan batu bara. Untuk diketahui, selain membawahi Divisi Batu Bara, Direktorat Energi Primer juga membawahi tiga divisi lainnya yakni Divisi Gas dan BBM, Divisi Independent Power Producer, serta Divisi Perizinan dan Pertanahan.
Sumber ini pun menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah mengkambinghitamkan PLN BB atas menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, mengingat, kontrak besar pengadaan batu bara selama ini berada di tangan Divisi Batu Bara. Sementara PLN BB tugasnya memasok batu bara ke PLTU-PLTU skala kecil dengan truk.
"Ada margin, kecil sekali. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan margin, hanya untuk menghidupi saja. Prinsipnya untuk membantu memasok PLTU strategis," ujarnya.
