Bayang-bayang Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Dirjen Minerba ESDM

Rangkap jabatan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pejabat Gubernur Bangka Belitung dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Image title
17 Mei 2022, 11:18
minerba, pejabat gubernur, bangka belitung, ridwan djamaluddin, kementerian esdm
KATADATA
Ilustrasi tambang minerba.

Sejumlah pengamat menilai rangkap jabatan Ridwan Djamaluddin sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM cum Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tidak etis dan berpotensi memicu konflik kepentingan.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmy Radhi, mengatakan pelantikan seorang pejabat aktif Dirjen Minerba menjadi kepala daerah merupakan hal yang melanggar etika.

"Kalau dari hukum dan aturan memang tak melanggar, namun akan muncul konflik kepentingan dan seolah-olah tidak ada orang lain yang mampu menjabat," kata Fahmy kepada Katadata.co.id, dikutip Selasa (17/5).

Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas itu menjelaskan, konflik kepentingan dimungkinkan terjadi karena saat ini beberapa izin tambang dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM. Seperti diketahui, Provinsi Babel merupakan penghasil timah terbesar di Indonesia.

Advertisement

"Dan yang menjalankan itu Dirjen Minerba. Memang ada irisan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, itu yang saya khawatirkan akan adanya konflik kepentingan tadi dalam mengambil berbagai keputusan penting dan stategis," jelas Fahmy.

Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), tertulis bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Akan tetapi, dalam Pasal 35 ayat 4, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kalau memang Ridwan menerima jabatan Pj Gubernur Bangka Belitung, maka ia harus mundur dari jabatan Dirjen Minerba. Masih banyak orang dari Kementerian ESDM yang bisa mengisi posisi itu," sambungnya.

Berdasarkan Ringkasan Komoditas Mineral yang diterbitkan U.S. Geological Survey pada Januari 2021, Indonesia merupakan negara penghasil timah terbesar kedua di dunia dengan produksi 66.000 ton timah pada 2020. Pada 2019, Indonesia mampu memproduksi 77,500 ton timah.

Kemudian melansir dari International Tin Association, sekitar 96% timah diproduksi oleh PT. Timah dengan basis penambangan di Babel dan laut lepas. Simak databoks berikut:

Kementerian ESDM mencatat, produksi timah Indonesia mencapai 34,050 ton pada 2021. Jumlah ini turun 37,2% dari tahun sebelumnya 54.260 ton. Timah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelapis baja, penyambung logam, komponen industri otomotif, dan sebagainya.

Senada, Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman menilai Kepala Daerah dan Dirjen Minerba merupakan dua jabatan penting dan strategis yang jika diberikan kepada sosok yang sama akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Meskipun penunjukkannya merupakan hal yang sah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga digelarnya Pilkada serentak pada 2024.

"Kenapa harus Ridwan? Kita tahu Bangka Blitung merupakan daerah potensial penghasil timah dan logam tanah jarang yang saat ini menjadi rebutan perusahaan Tiongkok dan perusahaan dunia," kata Ferdy kepada Katadata.co.id.

Dia menduga, ada orang-orang yang berkepentingan untuk mengamankan aset sumber daya alam di Bangka Belitung. "Beberapa perizinan saat ini kewenangannya sudah ditarik ke gubernur, pelantikan Ridwan menjadi Pj Gubernur sarat akan kepentingan politik. Ekonomi-Politik pengangkatan Ridwan sangat kental," paparnya.

Selain itu, menjadikan pejabat Dirjen Minerba aktif menjadi kepala daerah dirasa dapat mengurangi profesionalitas dari pejabat tersebut. Ferdy mengatakan, posisi gubernur mempunyai peran penting di daerah dan harus benar-benar fokus untuk memberi prioritas kepada daerahnya.

"Jika Ridwan merangkap ya agak sulit sih. Apalagi wilayahnya cukup jauh di Babel sementera dia ada jabatan di Jakarta untuk memberi perizinan, tanda tangan dan segala macamnya," ujar Ferdy.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan dirinya belum melihat adanya potensi konflik kepentingan dalam pengangkatan Ridwan yang saat ini memegang jabatan ganda. "Kami belum melihat (potensi konflik kepentingan) ke sana," ujarnya.

Ia berharap, pengangkatan Ridwan sebagai Pejabat Sementara Gubernur Babel tidak mengganggu kinerja dalam memimpin Dirjen Minerba. "Mudah mudahan enggak, tapi kita lihat saja perkembangannya. Himbauannya dapat kerja lebih keras lagi," ujar Arifin.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait