Rencana EU Setop Impor Energi Rusia di 2027 Butuh Investasi Rp 3.245 T
Komisi Eropa meluncurkan rencana senilai € 210 miliar, atau setara Rp 3.245 triliun (kurs Rp 15.455 per euro), untuk mengakhiri ketergantungan Uni Eropa (UE) terhadap bahan bakar fosil Rusia pada 2027, dan memanfaatkan momentum itu untuk mempercepat transisi ke energi hijau.
Untuk lepas dari bahan bakar fosil Rusia, Komisi Eropa mengusulkan tiga rencana bernama RePowerEU yakni mencari pasokan gas baru non-Rusia, mempercepat pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan upaya penghematan energi.
Komisi Eropa memperkirakan upaya ini akan membutuhkan tambahan investasi sebesar € 210 miliar, setara Rp 3.245 triliun, pada 2027, dan € 300 miliar, setara Rp 4.636 triliun, pada 2030, di atas investasi yang sudah dibutuhkan untuk memenuhi target iklim 2030.
“RePowerEU akan membantu kami menghemat lebih banyak energi, mempercepat penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil, dan yang paling penting, memulai investasi dalam skala baru,” kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen seperti dikutip Reuters, Kamis (19/5).
Investasi tersebut termasuk € 86 miliar (Rp 1.329 triliun) untuk energi terbarukan dan € 27 miliar (Rp 417 triliun) untuk infrastruktur hidrogen, € 29 miliar (Rp 448 triliun) untuk pembangunan jaringan listrik, dan € 56 miliar (Rp 865 triliun) untuk penghematan energi.
Invasi Ukraina oleh Rusia yang merupakan pemasok gas utama Eropa, telah mendorong blok tersebut untuk meninjau kembali kebijakan energinya di tengah kekhawatiran guncangan pasokan yang meningkat.
Rusia memasok 40% dari kebutuhan gas UE dan 27% minyak mentah. Negara-negara kawasan tersebut juga tengah berjuang untuk menyetujui paket sanksi baru yang salah satunya yaitu menghentikan impor minyak mentah dan produk sulingan minyak Rusia.
Komisi Eropa menyatakan beberapa investasi dalam infrastruktur bahan bakar fosil akan diperlukan, di antaranya € 10 miliar (Rp 154 triliun) untuk 12 proyek gas dan gas alam cair (LNG), dan hingga € 2 miliar (Rp 31 triliun) untuk proyek infrastruktur minyak negara-negara Eropa tengah dan timur yang terkurung daratan yang tidak memiliki akses ke pasokan selain Rusia.
Meski demikian aktivis lingkungan mengatakan investasi itu berisiko membuat UE memproduksi emisi karbon lebih lama, yang akan menyebabkan perubahan iklim dan tingginya harga energi. Namun Komisi Eropa meyakini infrastruktur gas baru dapat digunakan untuk hidrogen terbarukan di masa depan.
Komisi Eropa ingin negara-negara anggota UE membiayai langkah tersebut menggunakan dana pemulihan Covid-19 dalam bentuk pinjaman yang belum digunakan sebesar lebih dari € 200 miliar.
UE juga akan menjual izin pasar karbon tambahan dari cadangan yang masih tersedia selama beberapa tahun ke depan yang dapat menghasilkan sekitar € 20 miliar.
Untuk mempelopori rencana tersebut, Komisi Eropa mengusulkan target porsi energi terbarukan sebesar 45% pada 2030, alih-alih 40% yang diusulkan sebelumnya. Artinya UE harus meningkatkan kapasitas energi terbarukan lebih dari dua kali lipat menjadi 1.236 gigawatt pada 2030.
Target lainnya yaitu memangkas konsumsi energi UE sebesar 13% pada 2030, menggantikan proposal 9% saat ini. UE sedang merundingkan undang-undang untuk merenovasi bangunan lebih cepat untuk menggunakan lebih sedikit energi, dan mengatakan tindakan sukarela seperti menurunkan penggunaan pemanas ruangan dapat mengurangi permintaan gas dan minyak 5%.
Adapun target-target yang mengikat secara hukum memerlukan persetujuan dari negara-negara Uni Eropa dan anggota parlemen.
Rencana UE mencakup penghentian jangka pendek untuk pasokan gas non-Rusia untuk menggantikan 155 miliar meter kubik yang dibeli Eropa dari Rusia setiap tahunnya.
Permintaan gas Eropa diperkirakan turun 30% pada 2030 untuk memenuhi target iklim, tetapi untuk saat ini negara-negara blok tersebut masih akan bergantung pada bahan bakar tersebut untuk memanaskan rumah, industri listrik, dan menghasilkan listrik.
Uni Eropa juga akan mencari pasokan LNG baru dari Mesir dan Israel pada musim panas ini dan meningkatkan pasokan dari negara lainnya termasuk Kanada dan Aljazair. Komisi Eropa juga akan meluncurkan skema bagi negara-negara untuk bersama-sama membeli gas untuk mencoba menegosiasikan persyaratan kontrak yang lebih baik.
