DPR Minta Izin Sorikmas Mining Dicabut Usai 24 Tahun Tak Produksi Emas

Sorikmas Mining mendapatkan izin kontrak karya generasi ke VII tambang emas di Sumatera Utara pada Februari 1998 namun sampai saat ini belum berhasil produksi.
Image title
23 Mei 2022, 19:25
tambang emas, sorikmas mining, kementerian esdm
Arief Kamaludin | Katadata

Komisi VII DPR meminta Kementerian ESDM untuk mencabut izin operasi usaha pertambangan emas PT Sorikmas Mining yang berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Pasalnya, perusahaan tambang emas tersebut tak kunjung melakukan kegiatan produksi selama 24 tahun semenjak perusahaan ini memperoleh izin kontrak karya (KK) generasi ke VII pada 19 Februari 1998.

Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman, mengatakan Sorikmas Mining sudah melakukan aktivitas penelantaran KK seluas 201.600 hektare (ha) tanpa adanya kegiatan produksi. Akibat penelantaran lahan tersebut, telah terjadi kegiatan penambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

"Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara dan pemanfaatan potensi sumber daya alam, maka Komisi VII DPR RI merekomendasikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk mencabut izin operasi PT Sorikmas Mining mengingat dalam kurun waktu 24 tahun pihak perusahaan belum melakukan kegiatan produksi apapun," kata Maman, membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (23/5).

Advertisement

Presiden Direktur Sorikmas Mining, Boyke Poerbaya Abidin, menjelaskan penundaan selama dua dekade lebih itu terjadi karena cadangan emas yang terkadung di wilayah kerja PT Sorikmas Mining tidak signifikan.

Menurut catatan perusahaan pada September 2020, hanya ada cadangan emas 600.000 troy ons yang diperkirakan hanya tahan sampai 8 tahun. “Tambang itu minimal 15 tahun masa hidupnya. Sebagai gambaran itu PT Freeport (produksi) 600.000 troy ons per hari. Intinya cadangan tidak terlalu bagus,” ujarnya.

Akan tetapi, pihak Sorikmas Mining masih melakukan upaya pengeboran di sejumlah blok untuk menambah cadangan emas. Intensitas pengeboran dimasifkan sejak 2020. Selain itu, penundaan produksi juga disebabkan oleh persoalan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tak kunjung terbit.

Sorikmas Mining merevisi AMDAL mereka karena adanya perubahan desain Tailing yang semula merupakan Tailing kering ke Tailing Basah. Adapun Tailing merupakan satu jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan.

“Itu dampaknya signifikan. Itu proses cukup panjang dari tailing kering ke tailing basah yang menyebabkan revisi AMDAL. Ini terhambat juga,” ujarnya

Sementara, Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, pada tahun ini PT Sorikmas Mining masih belum bisa melakukan kegiatan produksi dan masih akan diminta untuk melakukan adendum Amdal dan studi kelayakan.

Ridwan menambahkan, berdasarkan keputusan Menteri EDM Nomor 455.K/30/DJB/2017 tanggal 8 Desember 2017, PT Sorikmas Mining akan beroperasi di wilayah dengan luas 66.200 ha. ”Tahun depan merencanakan penambangan sebanyak 164 ribu ton lebih. Izin perusahaan ini sampai 8 Oktober 2049,” tukasnya.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait