Marak Penyelewengan, BPH Migas Ajukan Revisi Anggaran Subsidi BBM
BPH Migas mengajukan koreksi anggaran subsidi BBM senilai Rp 85,82 miliar atau setara 9.033,78 kilo liter (kl) untuk jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dan solar. Hal tersebut dilakukan usai BPH Migas mendapati maraknya penyimpangan penyaluran yang cukup besar sepanjang 2021.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan akan menyampaikan usulan ini kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kemudian dialihkan sebagai jenis BBM umum (JBU) sehingga menekan alokasi anggaran subsidi yang salah sasaran.
Berdasarkan catatan BPH Migas, penyimpangan penyaluran JBT sebagian besar ditemukan di moda transportasi kereta api yang mencapai 6.642,315 kl. Penyimpangan penyaluran JBT juga terjadi pada transportasi darat sebesar 1.1739,261 kl.
Lebih lanjut, transportasi laut dan sektor perikanan juga ditemukan penyimpangan penyaluran sebesar 572,204 kl dan 80,000 kl. “Mereka Kami berikan sanksi tidak diberikan subsidi, artinya diberlakukan sebagai JBU," kata Erika saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Kamis (23/6).
Selain menjatuhkan sanksi kepada pelaku, BPH Migas juga merekomendasikan sanksi operasional kepada SPBU yang menjadi aktor penyelewengan JBT. Sanksi yang diberikan berupa surat teguran, pengurangan kuota BBM JBT hingga penutupan SPBU. "Sanksi operasional kepada SPBU tergantung tingkat kesalahannya," ujarnya.
Guna meminimalisir penyalahgunaan BBM JBT, BPH Migas melakukan pengawasan dengan cara mencatat nomor polisi dari para pelanggan di sistem digital Electronic Data Capture (ECD). Erika mengatakan, sistem tersebut akan mengawasi penyaluran dengan mengatur batasan pembelian dan identifikasi kendaraan dan nomor polisi.
"Misal untuk kendaraan dengan roda enam dibatasi paling banyak 200 liter. Kami juga memasang CCTV di area SPBU untuk mengantisipasi penggunaan nomol ganda pada kendaraan," jelas Erika.
BPH Migas juga melakukan sejumlah model pengawasan baru dengan metode digitalisasi nozzle. Program ini sejatinya sudah dimulai sejak 31 Agustus 2018 dengan proses penyempurnaan yang masih berjalan.
Program yang dijalankan oleh PT Pertamina bersama dengan PT Telkom Indonesia ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada konsumen sekaligus meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan BPH Migas terhadap kegiatan pendistribusian BBM di seluruh SPBU.
"Progresnya sampai 16 Juni sudah 5.518 SPBU telah terdigitalisasi. Kami bisa melihat posisi stok BBMnya karena sudah terpasang Automatic Tank Gauge (ATG) . Dari jumlah tersebut sebanyak 4.303 SPBU dilengkapi pengawasan penyaluran Solar dengan pencatatan nopol untuk pembeli solar," tukas Erika.
