Jokowi Bandingkan Subsidi Energi dengan IKN, Pengamat: Tak Relevan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung besarnya anggaran subsidi energi tahun ini yang nilainya mencapai Rp 502 triliun. Guna menghemat anggaran, presiden meminta PLN dan Pertamina untuk melakukan efisiensi.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan sikap presiden yang demikian dinilai sebagai perbuatan yang tak relevan dan salah kaprah. "Salah sasaran, jadi kritikannya kurang tepat dan barangkali kondisinya gak paham," kata Fahmy kepada Katadata.co.id, Jumat (24/6).
Menurut Fahmy, praktik efisiensi tidak berhubungan langsung dengan membengkaknya subsidi. Pasalnya penambahan subsidi dan kompensasi merupakan hal logis karena adanya kenaikan pada harga minyak dunia dan batu bara di pasar internasional.
Ia menjelaskan, saat ini harga minyak mentah dunia jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok pemerintah dalam APBN 2022. Hingga Jumat siang, harga minyak mentah jenis Brent berada di level US$ 110,71 per barel, sementara minyak jenis WTI bertengger US$ 105,04 per barel.
Lonjakan harga juga terjadi pada komoditas energi lain seperti batu bara. Harga mineral hitam di Pasar Ice Newcastle pada hari ini menyentuh US$ 397,5 per ton. Angka ini naik 323,29% dari harga di tahun lalu yang hanya US$ 93,8 per ton.
Lebih lanjut, kata Fahmy, besaran subsudi yang dikucurkan oleh pemerintah kepada komoditas energi merupakan hal yang wajar. Hal itu terjadi karena pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar yang menyumbang 80% dari total komsumsi BBM secara nasional.
"Jadi bukan salah PLN dan salah Pertamina karena besaran subsidi lebih ditentukan dari harga minyak dunia yang menjadi variabel utama dalam pembentuk harga, maka konsekuensinya harus menyediakan subsidi. Nah barangkali yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana agar subsidi itu tetap sasaran," sambung Fahmy.
Sementera itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan baik PLN maupun Pertamina sudah berusaha seoptimal mungkin untuk mengurangi beban subsisdi dan kompensasi.
Tempo hari, PLN telah melakukan penyesuaian tarif listrik kepada pelanggan golongan 2.500 VA ke atas. Sementara Pertamina juga sudah menaikkan harga BBM Jenis Pertamax dan dalam waktu dekat, mereka akan meresmikan penyaluran BBM bersubsidi dengan skema digital.
