Joe Biden Bujuk Arab Saudi agar Kerek Produksi, Jinakkan Harga Minyak
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden baru saja menyelesaikan kunjungan ke Arab Saudi. Salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah untuk melobi negara produsen minyak terbesar dunia itu untuk meningkatkan produksinya demi menjinakkan harga minyak.
Penasihat senior Departemen Luar Negeri AS untuk keamanan energi Amos Hochstein mengatakan bahwa dalam kunjungan tersebut Biden tidak hanya bertemu dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, melainkan dengan GCC.
GCC adalah Gulf Cooperation Council atau dewan kerjasama negara-negara teluk yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menguasai kapasitas cadangan minyak terbesar dalam kelompok OPEC+.
Berdasarkan apa yang ia dengar dari kunjungan tersebut, ia percaya akan ada tindakan yang segera diambil dalam beberapa minggu ke depan, tanpa menyebut negara apa yang akan meningkatkan produksinya dan seberapa besar peningkatannya.
“Ini tidak hanya tentang Arab Saudi. Saya tidak akan membahas berapa banyak kapasitas cadangan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait dan lain-lain. Tapi ada tambahan kapasitas cadangan, ada ruang untuk peningkatan produksi,” ujar Hochstein seperti dikutip Reuters, Senin (18/7).
Dari kunjungan tersebut Biden berharap dapat mencapai kesepakatan tentang produksi minyak untuk membantu menurunkan harga bahan bakar serta inflasi di Amerika yang mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun.
Menteri luar negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan pertemuan AS-Arab pada Sabtu (16/7) tidak membahas minyak. “OPEC+ akan terus menilai kondisi pasar dan melakukan apa yang diperlukan,” ujarnya. OPEC+, yang juga termasuk Rusia, akan bertemu pada 3 Agustus mendatang.
Pemerintah Arab Saudi telah berulang kali mengindikasikan bahwa mereka tidak akan bertindak secara sepihak dalam menentukan produksi. “Arab Saudi lebih suka mengelola pasar melalui OPEC dan sekutunya (OPEC+), bukan melalui langkah sepihak,” kata analis di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Ben Cahill.
