Kurang Modal, Perusahaan Migas RI Dinilai Tak Mampu Garap Blok Masela
Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) menilai langkah Presiden Joko Widodo yang meminta BUMN atau perusahaan minyak dan gas bumi nasional untuk menggantikan Shell di proyek Lapangan Abadi LNG Blok Masela tidak tepat.
Direktur Eksekutif Aspermigas, Moshe Rizal menyebutkan arahan Jokowi untuk mengambil 35 % hak partisipasi yang ingin dilepas Shell sejak dua tahun lalu merupakan keputusan gegabah.
Sebab, perusahaan migas nasional, Pertamina misalnya, tak akan kuat untuk menanggung beban US$ 2 miliar untuk membeli hak partisipasi dan investasi pengembangan yang mencapai US$ 19,85 miliar.
"Pertamina saat ini sudah cukup kewalahan dengan Blok Rokan dan Blok Mahakam. Kalau ditambah dengan Masela ujung-ujungnya pemerintah yang bakal menyuntik dana ke Pertamina. Ini harus dipikirkan, jangan gegabah," kata Moshe kepada Katadata.co.id, Selasa (2/8).
Menurut Moshe, Pertamina sudah terlanjur menghabiskan belanja modal atau capital expenditure (capex)-nya yang relatif tinggi pada beberapa wilayah kerja (WK) Migas besar seperti di Rokan dan Mahakam. Apalagi produksi migas dari dua lapangan itu cenderung susut dari tahun ke tahun.
Moshe menambahkan, biaya untuk Blok Masela jauh lebih besar daripada blok migas lainnya seperti Blok Rokan dan Mahakam yang merupakan sumur produksi. Pasalnya, Blok Masela masih dalam tahap pengembangan.
"Kalau Masela dalam lima tahun ke depan setelah produksi belum tentu ada pemasukan. Belum ada pemasukan hanya pengeluaran. Jadi harus pikir-pikir dulu," sambungnya.
Jika nantinya Pertamina diberi tugas tambahan untuk menggarap Blok Masela, Moshe menilai hal tersebut malah bakal menghambat kinerja industri hulu domestik. "Itu justru menghasilkan sesuatu yang negatif," ujar Moshe.
