SKK Migas dan Pertamina Bahas Peluang Garap Proyek Abadi Blok Masela
SKK Migas telah berkomunikasi dengan Pertamina untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta perusahaan minyak dan gas bumi (migas) milik negara tersebut ikut menggarap proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi Blok Masela.
Kepala SKK Migas Dwi Soetijpto menyampaikan, pihaknya bersama Pertamina sedang membahas soal besaran persentase hak pengelolaan yang bakal mereka ambil dari Shell. Adapun Shell saat ini memiliki hak pengelolaan proyek LNG Masela sebesar 35% yang sejatinya ingin mereka lepas sejak sejak dua tahun lalu.
"Ini sesuatu yang sangat bagus seandainya perusahaan migas domestik bisa menggantikah Shell. Tinggal hitung-hitungan Pertamina bisa ambil berapa persen. Kami sangat berharap supaya Pertamina bisa masuk, karena itu proyek yang bagus," kata Dwi di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (3/8).
Dwi menjelasakan, saat ini Pertamina sedangan mengkaji peluang untung-rugi sebelum memberi keputusan untuk ikut menggarap Blok Masela. Hal ini perlu dilakukan karena status proyek tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum berproduksi.
Selain itu, Pertamina saat ini pun sudah mengelola sejumlah blok migas besar seperti Blok Rokan dan Blok Mahakam. "Saya sendiri sudah mulai kontak dengan pertamina menanyakan kemampuan mereka akan berapa besar. Itu Pertamina yang belum memberikan jawaban," sambungnya.
SKK Migas berharap Pertamina sudah menyelesaikan kajian mereka pada Agustus atau September tahun ini. Dwi pun mengungkap, Inpex selaku pemilik mayoritas hak pengelolaan sekaligus operator proyek LNG Abadi Blok Masela, mengajukan agar proyek dapat berjalan mulai tahun depan.
Adapun Proyek strategis nasional (PSN) senilai US$19,8 miliar itu sudah menggandeng PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pembeli. "Kami harap Pertamina bisa segera karena rencananya Inpex akan mengajukan projeknya mulai jalan lebih cepat di tahun depan," ujar Dwi.
Dia juga menyampaikan bahwa pernah mengirim surat ke Inpex untuk mendorong Pertamina agar mengambil 15% hak pengelolaan di Blok Masela. "Dulu saya pernah mengirim surat ke Inpex untuk bisa masuk sekitar 15%. Tapi itu dulu, sekarang kan kondisinya berubah, yang sekarang melakukan kajian dengan kondisi sekarang," tutur Dwi.
Di lokasi yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan sedang merancang instrumen pendaaan untuk menyokong partisipasi Pertamina di Blok Masela.
Adapun sejumlah opsi yang ada saat ini yakni pemerintah berupaya untuk menarik pendanaan lewat Indonesia Investment Authority (INA).
