Vale Belum Ajukan Perpanjangan Kontrak Karya yang Berakhir 2025
Hak konsesi kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk akan berakhir pada 28 Desember 2025. Meski demikian perusahaan tambang berkode emiten INCO ini mengaku belum memulai negosiasi perpanjangan KK menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan pemerintah.
Presiden Direktur Vale Febriany Eddy mengatakan, pihaknya ingin berfokus mengerjakan semua komitmen investasi perusahaan yang sudah berjalan dengan prinsip good mining practices yang sudah diterapkan, serta memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan sebelum mengajukan perpanjangan KK menjadi IUPK.
“Intinya kerja dululah. Jadi kami belum memulai proses negosiasi kontrak karya ini memang karena kami siapkan segala pekerjaan rumah ini untuk segera diselesaikan terlebih dahulu," kata Febriany saat bertemu sejumlah jurnalis di Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (4/8).
Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menunjukkan bukti nyata di dua proyek yang sudah disiapkan untuk pengolahan tambang rendah karbon, yakni smelter nikel di Bahadopi dan Pomalaa, yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Menurutnya, hal tersebut merupakan satu bentuk langkah awal dukungan dari pemerintah.
“Kalau mau instan solusinya bisa saja kami melakukan impor, tapi di sisi lain negara kita kan kaya dengan natural gas. Tapi kita tahu namanya proses butuh waktu yang panjang, jadi kita selama ini selalu upayakan terhadap kebutuhan pasokan domestik,“ ujarnya.
Sementara itu, Adriansyah Chaniago, Wakil Presiden Direktur Vale, menjelaskan pengajuan perubahan status kontrak memang belum diajukan secara resmi kepada pemerintah. Namun sambil berjalan Vale terus mengerjakan berbagai kewajiban yang menjadi tanggung jawabnyawa.
Dia memaklumi ada suara-suara yang menyerukan untuk mengevaluasi rencana perpanjangan kontrak Vale di Sorowako. Namun menurut Adriansyah hal itu wajar sebagai dinamika yang ada di parlemen maupun masyarakat, dan Vale akan merespon dengan menyelesaikan tanggung jawab perusahaan.
