Menteri Bahlil: Subsidi BBM Harus Dikurangi karena Sudah Terlalu Besar
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi BBM harus diperkecil untuk menekan besaran subsidi dan kompensasi energi yang nilainya telah mencapai Rp 502,4 triliun.
Dia juga meminta masyarakat agar bersiap jika nantinya pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM. Bahlil menilai, jika harga minyak mentah dunia naik ke level US$ 105 per barel dengan asumsi kurs rupiah Rp 14.740 per dolar, maka pemerintah bakal menanggung beban subsidi BBM hingga Rp 600 triliun.
Beban tersebut akan dirasa lebih berat jika pemerintah memutuskan untuk menambah kuota BBM bersubsidi Pertalite menjadi 29 juta kilo liter (kl) dari sebelumnya 23,5 juta kl.
"Rasa-rasanya sih untuk menahan harga BBM seperti sekarang, perasaan saya kita harus siap-siap jika kenaikkan BBM itu terjadi. Karena Rp 600 triliun setara 25% total pendapatan APBN. Ini gak sehat," kata Bahlil di Kantor Kementerian Investasi pada Jumat (12/8).
Pada kesempatan tersebut, Bahlil mengatakan bahwa harga keekonoian BBM Pertalite dan Pertamax jauh di atas harga jualnya.
Dia pun menyitir bahwa mayoritas BBM bersubsidi malah dinikmati masyarakat mampu dan sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan. "Pajak yang bayar orang kecil, tapi dikasih subsidi ke orang yang gak pantas untuk dapat," sambungnya.
Berdasarkan formulasi perhitungan yang dilakukan oleh Pertamina pada Juli 2022, harga keekonomian Solar adalah Rp 18.150 per liter, sedangkan harga jual masih Rp 5.150 per liter. Kondisi ini membuat pemerintah harus membayar subsidi Solar Rp 13.000 per liter.
Sementara itu, harga keekonomian Pertalite Rp 18.150 per liter. Pertamina menjual Pertalite Rp 7.650 per liter, sehingga setiap liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat mendapatkan subsidi Rp 9.550 per liter dari pemerintah.
