Kuota BBM Subsidi Makin Tipis, Perlu Cegah Kelangkaan di Akhir Tahun
Sejumlah pengamat menilai pemerintah harus menambah jumlah kuota BBM bersubsidi Pertalite untuk mengantisipasi kelangkaan di SPBU. Selain itu, Pemeritah juga diminta untuk memperkecil disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax.
Caranya yaitu dengan menaikkan harga Pertalite namun di saat yang sama menurunkan harga Pertamax. Pakar Ekonomi Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan langkah ini merupakah salah satu cara untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi yang mencapai lebih Rp 500 triliun.
"Beban APBN subsidi energi sudah sangat besar, mungkin bisa Rp 600 triliun. Saya setuju harga Pertalite dinaikkan dengan catatan harga Pertamax diturunkan sehingga disparitas harga bisa Rp 1.500. Dengan ini, konsumen Pertalite akan migrasi ke Pertamax," kata Fahmy kepada Katadata.co.id, Senin (15/8).
Fahmy pun sependapat dengan usulan Komisi VII dan Kementerian ESDM yang mengajukan penambahan kuota Pertalite sebanyak 5 juta kilo liter menjadi 28 juta kl. Ia menilai, langkah ini untuk menutup potensi kelangkaan Pertalite di SPBU.
Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Dia menilai, pemerintah perlu menambah jumlah kuota BBM Pertalite untuk mencegah kelangkaan di SPBU. Namun, kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar akan memicu inflasi.
Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsisi, Bhima meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi sehingga dapat menambal kebocoran yang selama ini mengalir kepada perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar dan kendaraan pribadi.
"Karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi. Penghematan dari pengawasan distribusi cukup membantu penghematan anggaran," kata Bhima.
Bhima juga menyoroti pemerintah agar menunda proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Bendungan Bener dan pengembangan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dana infrastruktur bisa dialokasikan untuk menambah besaran subsidi energi.
"Pemerintah juga dibekali dengan UU darurat keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR. Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik," ujar Bhima.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyebut harga BBM jenis Pertalite layak dinaikkan. Akan tetapi, Dia tidak menerangkan berapa besaran kenaikkan harga yang layak. "Ya kan harga jual Pertalite saat ini belum mencerminkan harga keekonomian," ujar Saleh.
Berdasarkan formulasi perhitungan yang dilakukan oleh Pertamina pada Juli 2022, harga keekonomian Solar adalah Rp 18.150 per liter, sedangkan harga jual masih Rp 5.150 per liter. Kondisi ini membuat pemerintah harus membayar subsidi Solar Rp 13.000 per liter.
