Beda Pandangan Komisi VII dan Banggar Soal Harga dan Kuota BBM Subsidi
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparowoto khawatir jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada semester kedua tahun ini. Ia menilai naiknya harga BBM di tengah kondisi pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 saat ini dapat memukul daya beli masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Sugeng juga menyayangkan sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR yang tidak memberi dukungan penambahan kuota BBM bersubsidi Pertalite dan solar tahun ini. Walau Banggar DPR tak mengajurkan penambahan kuota, komisi energi bakal terus membahas potensi penambahan kuota subsidi.
"Banggar hitungannya dari Komisi VII juga, kita akan dengar pidato presiden menyangkut nota keuangan negara tentang RUU APBN, akan beda antara asumsi makro dan pagu indikatif apa yang terjadi," kata Sugeng saat ditemui wartawan sebelum Sidang Bersama DPR-DPRD 2022, Selasa (16/8).
Sugeng berharap, pemerintah bersama dengan Banggar DPR bisa mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM dan memberikan dukungan untuk rencana penambahan kuota BBM Pertalite sebanyak 5 juta kilo liter (kl) pada tahun ini.
Dia menjelaskan, kenaikkan harga BBM dan tak adanya penambahan kuota BBM bersubsidi akan berpengaruh pada kenaikkan harga barang dan jasa.
“Komisi VII sejujurnya takut sekali kalau (harga) BBM dan (tarif) listrik naik akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang luar biasa naik, karena tanpa kenaikkan harga BBM saja kita sudah merambat naik. Itu yang harus kita tekankan,“ ujarnya.
Alih-alih menaikkan harga dan tak menambah kuota, Sugeng menekankan pemerintah agar segera mengatur penghematan konsumsi BBM bersubsidi dengan kebijakan yang mengatur pembatasan penyaluran Pertalite dan Solar yang hanya boleh dikonsumsi oleh motor dan angkutan umum dan logistik.
Sugeng menilai, langkah ini mampu mengurangi beban subsidi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
"Volume kuotanya itu kurang, sebelumnya kami sudah memutuskan di tahun 2022 tambah Pertalite 5 juta kl, Kami akan duduk dengan Pertamina dan BPH Migas dalam 1-2 hari karena faktanya konsumsi BBM naik tinggi," ujar Sugeng. "Kalau kita lihat keuangan negara mampu mengompensasi kenaikan-kenaikan harga BBM."
Sebelumnya diberitakan, Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan harga jual BBM bersubsidi Pertalite akan naik jika usulan penambahan kuota sebesar 5 juta kilo liter (KL) yang diajukan pemerintah tidak disetujui.
"Kalau ga ada lagi alokasinya, kita harus menyesuaikannya di lapangan. Harga minyak mentah saja gak turun-turun," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (15/8).
Arifin menambahkan pihaknya akan mengevaluasi secara bersama kenaikan harga komoditas energi bersubsidi, termasuk di antaranya solar dan LPG 3 kg secara lintas kementerian. "Ini yang kami harus evaluasi secara menyeluruh," ujar Arifin.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut bahwa tidak akan ada penambahan subsidi BBM. Oleh karena itu, pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi dan daya beli rumah tangga miskin.
Selain itu, ujar Said, reformasi kebijakan subsidi non energi dan program perlindungan sosial harus lebih tepat sasaran. Dia juga mendorong adanya penaikkan harga jual pada BBM bersubsidi. Dia juga meminta pemerintah agar segera menaikkan harga Pertalite, LPG 3 Kg, dan listrik bersubsidi.
"Kalau tidak disegerakan akan makin menggerus kuota pasokan energi subsidi. Apalagi terjadi selisih harga yang jauh antara Pertalite dengan Pertamax," kata Said kepada Katadata.co.id melalui pesan singkat pada Senin (15/8).
