Erick Thohir: Pertamina Belum Dapat Instruksi Naikkan Harga Pertalite
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku belum mendapat arahan khusus terkait kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Dia menjelaskan, walau Kementerian BUMN merupakan pemilik 100% saham perusahaan energi nasional PT Pertamina (Persero), keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi berada di tangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.
"Kalau Pertamina kan penugasan saja, kalau pun terjadi pengurangan subsidi kan masih dibahas dan belum ada keputusan. Kalau keputusannya sudah ada, baru ada penugasan ke Pertamina. Sampai hari ini saya sebagai Menteri BUMN belum mendapatkan keputusan," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (16/8).
Erick menambahkan, kenaikkan harga BBM berpotensi untuk menurunkan alokasi anggaran subsidi yang sudah disiapkan pemerintah hingga akhir 2022. “Kalau Pertamina kan penugasan saja, kalau pun terjadi kenaikan harga, pengurangan subsidi yang Rp 502 triliun itu dijadikan berapa,” ujar Erick.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mematok anggaran subsidi energi sebesar Rp 210,7 triliun pada tahun depan, di luar kompensasi energi yang dibayarkan kepada PLN dan Pertamina. Anggaran subsidi energi tahun depan naik dari pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 208,9 triliun.
Alokasi anggaran tersebut untuk subsidi BBM jenis solar, minyak tanah, LPG 3 Kg dan listrik yang lebih tepat sasaran. Adapun BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Pertamax ini masuk dalam BBM khusus penugasan yang masuk dalam kompensasi energi.
Alokasi subsidi energi tahun depan merupakan yang tertinggi setidaknya dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2017, realisasi subsidi energi sebesar Rp 97,6 triliun, kemudian naik menjadi Rp 153,5 triliun pada 2018. Adapun anggaran subsidi energi tahun depan mayoritas untuk LPG tabung 3 Kg dan listrik.
Subsidi LPG 3 Kg sebesar Rp 117,4 triliun, turun dari tahun ini yang diperkirakan Rp 134,8 triliun. Subsidi listrik naik Rp 12,7 triliun menjadi RP 72,3 triliun, serta subsidi BBM jenis tertentu naik Rp 6,3 triliun menjadi Rp 20,9 triliun.
Sementara itu anggaran untuk kompensasi energi tahun depan ditetapkan sebesar Rp 126 triliun. Nilai ini jauh di bawah proyeksi kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 293,5 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan turunnya kompensasi energi salah satunya karena asumsi harga minyak yang lebih rendah.
"Faktor nilai tukar juga diperkirakan relatif lebih stabil dibandingkan tahun ini. Namun secara absolut subsidi sebetulnya masih sangat tebal, tentu kita harap jumlah juta kilo liter Pertalite, solar hingga LPG tetap bisa dikendalikan," ujarnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan 2022, Selasa (16/8).
