Hindari Krisis Energi, Pemerintah Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Gas
Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong optimalisasi pemanfaatan gas bumi agar krisis energi yang tengah dihadapi negara-negara Eropa tidak terjadi di Indonesia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan konflik yang terjadi di Eropa membuat harga-harga energi berangsur naik. Hal tersebut menekan ekonomi negara-negara anggota G20, yang baru saja bangkit kembali setelah pandemi Covid-19.
“Terkait gas alam, situasi saat ini telah menyebabkan pasar gas semakin ketat, di mana terjadi gangguan pasokan, volatilitas harga, dan underinvestment. Dampaknya bagi pasar gas adalah terjadinya peningkatan pada LNG spot price,” kata Tutuka melalui siaran pers, dikutip Selasa (30/8).
Sebagai negara penghasil dan pengekspor gas, Indonesia sebenarnya tidak terdampak langsung oleh disrupsi pasar gas yang sedang terjadi secara global. Namun pemerintah berharap, situasinya akan lebih baik terutama bagi negara-negara yang terdampak langsung dari kenaikan harga dan ketidakpastian pasokan gas.
Pemerintah Indonesia juga telah membangun infrastruktur gas bumi di seluruh Indonesia. Sebagai negara produsen, peningkatan investasi gas bumi menjadi penting untuk menjamin keamanan pasokan dan menstabilkan harga gas.
Hal ini dapat dicapai antara lain melalui kebijakan yang menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Penting juga untuk mengembangkan lebih banyak infrastuktur untuk meningkatkan pemanfaatan gas alam. Lebih banyak pembiayaan dan investasi diperlukan untuk memperluas pembangunan infrastruktur.
“Kami juga menyadari bahwa stabilisasi pasar gas global membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk produsen, konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Tutuka mengatakan, Indonesia memiliki potensi investasi hulu migas yang besar. Untuk menarik investasi yang lebih besar lagi, Pemerintah Indonesia memberikan berbagai kebijakan menarik, seperti fleksibilitas kontrak yang memungkinkan para kontraktor memilih skema PSC cost recovery atau gross split.
“Kebijakan juga terkait perbaikan terms and conditions pada putaran lelang, insentif fiskal dan non-fiskal, perizinan online, dan penyesuaian regulasi untuk WK Migas non-konvensional,” tambahnya.
