Pemerintah Anggarkan Rp14,34 T pada Program PKT, Untuk Jaga Daya Beli
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan menjaga daya beli masyarakat pasca naiknya harga BBM. Langkah yang akan dilakukan adalah menjaga program Padat Karya Tunai atau PKT.
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mencatat total anggaran PKT pada 2022 mencapai Rp 14,34 triliun. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke masyarakat dengan menyerap tenaga kerja konstruksi sekitar 712.000 orang.
"PKT ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana, tidak membutuhkan teknologi tinggi, dan tidak membutuhkan sertifikasi khusus. Artinya, masyarakat umum bisa masuk program ini," kata Endra di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (8/9).
Endra mengatakan tujuan utama program PKT saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Endra menilai program PKT dapat mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri.
Dalam paparan Endra, anggaran PKT terbanyak dialokasikan untuk infrastruktur sumber daya air atau hingga Rp 5 triliun. Sementara itu, tota tenaga kerja yang terserap untuk PKT sumber daya air adalah 353.000 orang.
Sementara itu, PKT untuk infrastruktur permukiman memiliki target penyerapan tenaga kerja terkecil atau hanya 67.000 orang. Nilai anggaran yang dialokasikan untuk PKT permukiman adalah Rp 2,3 triliun.
Namun demikian, PKT infrastruktur jalan dan jembatan memiliki rata-rata pendapatan yang tertinggi, yakni Rp 59,75 juta per orang. PKT infrastruktur jalan dan jembatan menargetkan serapan tenaga kerja hingga 80.000 orang dengan anggaran senilai Rp 4,78 triliun.
