Konversi Elpiji ke Kompor Induksi Dinilai akan Lahirkan Masalah Baru
Program konversi kompor elpiji menjadi kompor induksi dinilai bakal menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat. Program ini ditujukan untuk pengguna elpiji 3 kg dari kelompok pelanggan subsidi listrik 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.
Konversi kompor listrik bisa meningkatkan serapan daya listrik pengguna yang berpotensi pada membengkaknya tagihan tarif listrik bulanan masyarakat. Beberapa pengamat menilai pemerintah harus mengeluarkan aturan yang mengatur tarif listrik kompor induksi, khususnya bagi para keluarga penerima manfaat atau KPM.
Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyampaikan, walau pemerintah membebaskan biaya untuk pengadaan kompor induksi hingga proses instalasi tambah daya listrik, KPM bakal menanggung biaya untuk membeli peralatan memasak yang sesuai dengan spesifikasi kompor induksi.
"Harus ada insentif juga untuk jangka panjang, terutama pada peralatan memasaknya. Karena kalau dibebankan kepada orang miskin itu akan menambah beban biaya hidup," kata Bhima kepada Katadata.co.id, Selasa (20/9).
Bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Bhima mengusulkan agar pemerintah lebih mengedepankan jaminan subsidi energi ketimbang memberikan paket kompor Induksi. Alasannnya, kata Bhima, penggunaan kompor induksi tak sanggup untuk menopang mobilitas pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner.
Menurutnya, pemerintah harus segera mengubah aturan subisidi elpiji 3 kg dari skema terbuka menjadi skema tertutup. Di sisi lain, Bhima juga mengakui bahwa penggunaan kompor induksi lebih aman daripada kompor elpiji, terutama di wilayah padat penduduk.
"Ini problematis, tahapan adaptasinya lebih lama daripada sektor rumah tangga. Karena UMKM ini perlu memasak dengan kecepatan dan kalau diganti jadi kompor listrik tentu biayanya akan lebih mahal. Elpiji 3 kg secara paralel harus ada pembatasan, hanya untuk UMKM dan kepada rumah tangga miskin," ujar Bhima.
