PLN Sebut PMN Rp 10 T pada 2023 Untuk Elektrifikasi di Wilayah 3T
PT PLN (Persero) memastikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada 2023 akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan).
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto dalam Ngopi BUMN di Jakarta, Kamis (29/9). “PMN itu digunakan untuk melistriki, terutama saudara-saudara kita di daerah 3T, supaya dapat jaringan listrik, akses listrik, yang sama dengan daerah lain,” katanya.
Adi menuturkan per Juni 2022, rasio elektrifikasi nasional tercatat masih 97,4% lantaran masih ada beberapa daerah seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara hingga NTT yang rasio elektrifikasinya masih di bawah 95%.
Sementara itu, wilayah lainnya kecuali Jakarta dan Bali yang sudah 100%, rasio elektrifikasinya masih di bawah 100%. “Maka kita manfaatkan PMN untuk melistriki saudara kita yang terpencil itu,” katanya.
Adi mengemukakan investasi pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah 3T tidak murah. Bahkan, biaya sambung listrik per pelanggan di 3T pun jauh lebih mahal. Hal itu lantaran wilayah 3T jauh dari jaringan distribusi listrik.
“Di Jawa Bali, untuk menyambung teman-teman kita di 3T, sekitar Madura sana, sampai Rp45 juta per pelanggan biayanya,” katanya.
Sementara itu untuk wilayah regional Sumatera-Kalimantan, biaya sambung listrik kawasan 3T mencapai Rp 35 juta per pelanggan. Demikian pula regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp 25 juta per pelanggan.
“Sedangkan untuk investasi pelanggan di daerah 3T, di Jawa Bali, dekat-dekat sini, seperti di Bogor, kira-kira Rp1 juta sampai Rp2 juta per pelanggan. Jadi semakin kita melistriki daerah 3T, rupiah per pelanggan akan sangat besar (mahal),” ujarnya.
Adi pun merinci alokasi PMN 2023 sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit, kemudian pembangunan transmisi dan gardu induk sebesar Rp 3,7 triliun serta pembangunan jaringan distribusi sebesar Rp 4,4 triliun. "Totalnya sekitar Rp10 triliun," kata Adi.
Selama periode 2016-2021, pemerintah telah menggelontorkan PMN untuk PLN sebesar Rp 40 triliun. PMN ini untuk membangun infrastruktur kelistrikan, khususnya di kawasan 3T. Selain itu, juga disalurkan stimulus sebesar Rp 24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Selama 2017-2021, juga diberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
